PR DEPOK - Soal wacana impor beras, Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Sumatra Barat (Sumbar), Alex Indra Lukman angkat bicara.
Sebelumnya, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merilis luas baku tanah sawah di Indonesia pada 2019 seluas 7,46 juta hektare atau tepatnya 7.463.948 hektar.
Sedangkan, Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) telah merilis, dalam kurun waktu 2015-2019, telah berhasil mencetak sawah baru seluas 224.977 hektar.
Penambahan ini, diperkirakan akan menambah produksi beras nasional sebanyak 673.326 ton per tahun dengan rata-rata produksi tiga ton per hektar.
Alex Indra meminta jajaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar mengkaji ulang rencana impor beras.
Ia berpendapat, dalam mengkaji ulang rencana impor beras, jangan hanya berhitung di atas kertas terkait kebutuhan beras nasional.
Hal tersebut dilontarkan Alex Indra melalui keterangan tertulis di Padang pada Rabu, 24 Maret 2021.
“Luas lahan bisa diukur, panen bisa dihitung, konsumsi bisa diperkirakan, bahkan cuaca juga bisa diprediksi untuk menentukan mulai masa tanam. Sekarang, kok impor beras yang diwacanakan,” kata Alex Indra sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Permintaan Kemendag agar mengkaji ulang rencana impor beras, karena menurutnya wacana impor beras membuat jatuh harga beras di tingkat petani.
Belum lagi, pada masa pandemi Covid-19 roda perekonomian bergerak lambat sehingga masyarakat semakin susah.
“Sekarang zaman sudah susah, pandemi Covid-19 membuat roda ekonomi bergerak sangat lambat, jangan malah menambahi wacana yang melukai perasaan wong cilik,” kata dia.
Baca Juga: Cek Penerima BST Rp300 Ribu dengan NIK KTP di dtks.kemensos.go.id, Kembali Cair Akhir Maret 2021
Lebih lanjut, Alex Indra mengatakan koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan) beserta jajaran dengan pemangku kebijakan harus lebih intens dalam memenuhi cadangan beras bulog per tahun.
“Jangan biasakan ambil jalan pintas, untuk memenuhi cadangan beras Bulog yang diamanahkan sebesar 1-1,5 juta ton per tahun," ujarnya menambahkan.
Tidak hanya itu, mengenai wacana impor beras yang harus dikaji ulang, Ketua PDIP Sumbar ini juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jangan ego lembaganya saja yang dikedepankan. Mari kita sama-sama bergotong royong untuk mewujudkan visi-misi Presiden Joko Widodo di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Selain itu, Alex Indra mengindikasikan pernyataan Lutfi siap melepas jabatannya jika keputusannya terkait impor beras terbukti salah saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin 22 Maret 2021.
Menurutnya, pernyataan Mendag Lutfi merupakan salah satu indikator tidak ada koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam memenuhi kebutuhan beras nasional.***