PR DEPOK - Pengamat politik, Rocky Gerung, kembali mengomentari tindakan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang menghadiri acara pernikahan Atta dan Aurel.
Dalam dialognya bersama Hersubeno Arief yang tayang di kanal YouTube Rocky Gerung Official, ia menilai bahwa tindakan tersebut dipermasalahkan lantaran jabatannya sebagai presiden.
"Yang salah karena dia presiden gitu, yang menjadi acuan dari seluruh mata. Dan semua mata akhirnya menonton video yang dipromosikan melalui channel resmi Sekretariat Negara," ujarnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Cek Penerima BPUM BLT UMKM Rp1,2 Juta di eform.bri.co.id/bpum April 2021
Menurutnya, publik lantas akan bertanya-tanya soal keputusan presiden untuk hadir secara langsung di pernikahan tersebut, kemudian membuat analisanya masing-masing.
"Terjadi analisa diri sendiri misalnya, kalau saya menganalisa misalnya, waktu undangan itu tiba, apa nggak ada orang yang ingatkan presiden bahwa sebaiknya online saja, atau utus utusan saja. Karena kehadiran beliau itu akan mengubah seluruh pandangan orang tentang apa yang disebut sebagai peristiwa publik," tutur Rocky Gerung melanjutkan.
Ia lantas mengaitkan kejadian teror yang belum lama ini terjadi di Mabes Polri, yang menandakan bahwa keadaan Indonesia saat ini tengah genting soal aksi teror.
Baca Juga: Akhmad Sahal Sebut Jokowi Tak Peka, Gus Umar: Tumben Gak Belain Pakde, Om Sekarang Cerdas
Pria yang juga seorang filsuf itu heran lantaran Presiden RI Jokowi, Menhan Prabowo Subianto, serta Ketua MPR Bambang Soesatyo, berani untuk berada di tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan.
"Dan orang (akan) menganggap bahwa bukankah berbahaya ada kepala negara, ada Menteri Pertahanan, ada Ketua MPR, di tempat yang sama dalam keadaan kegentingan. Kalau saya bikin analisis, pasti ada teroris juga yang punya kesempatan untuk mengintai presiden, bahkan tiga pejabat negara di situ," katanya menjelaskan.
Menyinggung soal kemungkinan adanya teroris yang mengintai, analisis Rocky Gerung ini pun berlanjut pada alasan tidak adanya aksi teror, padahal keberadaan tiga pejabat negara di tempat yang sama itu adalah target yang strategis.
Kendati demikian, pengamat politik itu juga paham bahwa Paspampres serta pengamanan ketat mungkin dikerahkan untuk keselamatan presiden, sehingga tak terjadi aksi teror yang dikhawatirkannya itu.
"Tapi yang lebih penting lagi dari segi urusan publik, itu artinya ada biaya pengamanan yang super ketat. Itu berarti ada APBN yang diturunkan di situ, di Hotel Raffles, dengan segala macam kemampuan inteligen, mungkin 30 jam sebelumnya, di semua sudut pasti diintai, itu artinya memakai uang rakyat," ujar Rocky Gerung.
Dugaan penggunaan dana APBN inilah, yang menurut Rocky menjadi penyimpangan kode etik.
Pasalnya, lanjut Rocky, dana pengamanan presiden ini akan berlipat ganda jumlahnya, lantaran sebelumnya baru saja terjadi aksi teror di Mabes Polri.
"Jadi bukan kita mengolok-olok atau mempersoalkan kehadiran presiden di situ, tapi implikasinya bagi kebijakan publik. Dan soal keamanan, karena baru saja ada teroris," tuturnya.***