PR DEPOK - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur telah resmi menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Habib Rizieq Shihab dalam dua perkara sekaligus, yaitu nomor 221 dan 226.
Nomor 221 merupakan perkara kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan, Jakarta. Sedangkan nomor 226 adalah perkara kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung, Bogor.
Penolakan eksepsi kedua perkara tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa, dalam sidang lanjutan Habib Rizieq Shihab dengan agenda putusan sela di PN Jakarta Timur.
Keputusan untuk menolak eksepsi perkara nomor 221 tersebut diambil berdasarkan penilaian Suparman Nyompa, yang menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.
"Menyatakan keberatan atau eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," kata Suparman Nyompa pada Selasa, 6 April 2021 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Lebih lanjut, dalam putusan selanjutnya hakim juga menolak eksepsi Habib Rizieq atas perkara nomor 226 atau kerumunan di Megamendung, Bogor.
Berbeda dengan perkara nomor 221, Majelis hakim menolak perkara nomor 226 karena dinilai telah menyangkut materi perkara.
"Nota keberatan atau eksepsi tidak dapat diterima karena dinilai menyangkut materi perkara," ucap Ketua Majelis Hakim.
Dengan keputusan-keputusan tersebut, Suparman mempersilahkan JPU melanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara nomor 221 dan 226 atas nama terdakwa Muhammad Rizieq Shihab dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU.
Agenda pemeriksaan saksi dengan perkara nomor 221 dan 226 diketahui akan dilaksanakan pada Senin, 12 April 2021 mendatang.
Suparman Nyompa juga megingatkan bahwa Habib Rizieq memiliki hak untuk tidak sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh majelis hakim.
"Namun, kembali diingatkan lagi terdakwa punya hak kalau tidak sependapat yang dikemukakan majelis hakim. Ada haknya mengajukan banding, tapi nanti bersamaan dengan pokok perkara di putusan akhir," ujar Suparman menjelaskan.
Seolah ingin memperjelas, Suparman lalu menyimpulkan bahwa dua perkara nomor 221 dan 226 ditunda.
"Jadi, untuk pokok perkara nomor 221 dan 226 ditunda untuk pemeriksaan bukti di persidangan yaitu saksi yang diajukan penuntut umum," katanya.***