PR DEPOK - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar rencana perombakan atau reshuffle kabinet dilakukan dengan menggunakan basis data yang akurat.
“Terkait isu reshuffle kabinet, dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat dan adil,” cuit Mardani Ali sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera.
Lanjutnya, Mardani Ali Sera juga beri pesan untuk Presiden Jokowi, walau angkat Menteri hak prerogatif Presiden tetap prinsip tata kelola & efektivitas Pemerintahan mesti jadi pertimbangan.
Baca Juga: Tangkap 31 Orang Terduga Teroris Bom Gereja Katedral Makassar, Polri: Ada Grup WA Buat Bahan Peledak
"Jangan politik dagang sapi lagi, sudah periode kedua," ujar Mardani Ali Sera.
Selain itu, kata Mardani, ada visi dan misi lain yang harus dikejar Presiden saat ini. Salah satunya, penanganan Covid-19 di Indonesia.
"Kedua, Pak Jokowi punya visi dan misi yang perlu dikejar. Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, reformasi birokrasi hingga penanganan Covid-19 menjadi pekerjaan utama,” ucap dia.
Baca Juga: Cara Membeli Pelatihan Kartu Prakerja untuk Cairkan Insentif Kartu Prakerja Rp2,4 Juta
Lebih lanjut Mardani juga mengatakan, siapapun yang akan direshuffle, maka PKS akan tetap konsisten terus menjadi oposisi pemerintah.
"PKS akan istiqomah menjadi oposisi," tuturnya.
Sementara itu, Tenaga Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin menyebut Jokowi akan melantik 2 menteri baru.
Dua menteri ini nantinya akan memimpin Kementerian gabungan Pendidikan dan Ristek, serta Kementerian Investasi.
Baca Juga: Cara Pencairan BPUM Tahap 2 di BNI Beserta Syarat Dokumen Lengkap
"Presiden insya Allah akan melantik menteri baru (1) Menteri DIKBUD/RISTEK (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM," tulisnya pada akun Twitternya, @AliNgabalinNew, Rabu 14 April 2021.
Ali berpendapat isu nama menteri lain yang akan dilantik sepenuhnya hak prerogatif Jokowi.
Ia meminta masyarakat dimohon menunggu untuk keputusan Jokowi ini.***