PR DEPOK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta masyarakat Indonesia tidak menanggapi berlebihan isu Palestina.
Mengingat saat ini di Tanah Air juga masih dalam suasana kesulitan dan prihatin lantaran menghadapi pandemi Covid-19.
“Kita juga masih dalam suasana prihatin, karena adanya Covid-19 ini. Maka, yang berkaitan dengan isu Palestina saya mohon masyarakat menyikapi secara proporsional dan tidak berlebihan,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara pada Selasa, 25 Mei 2021.
Baca Juga: Pesan Haru Istri Indra Bekti pada Almarhum Putranya: Panggil Bunda saat Kembali Pada yang Kuasa
Imbauan yang disampaikan Menko PMK itu pun lantas ditanggapi oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Tampak tidak setuju, Said Didu mengatakan bahwa untuk menghadapi masa kesulitan saat ini justru adalah menghentikan korupsi dan kekuasaan para cukong.
“Yang perlu dihentikan adalah korupsi dan ‘Kekuasaan’ para cukong,” ujarnya melalui akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga berharap bangsa Indonesia tidak terbelah dalam menyikapi konflik dan tragedi kemanusiaan di Palestina.
"Jangan sampai bangsa ini terpecah gara-gara mereaksi persoalan Palestina karena posisinya sudah jelas apalagi ada di tujuan nasional. Satu di antaranya bahwa kita ingin ikut serta dalam ketertiban dunia dan perdamaian abadi," katanya.
PP Muhammadiyah mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia yang mengambil posisi tepat, konsisten, dan tegas mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.
"Pemerintah Indonesia kami apresiasi sudah mengambil posisi yang tepat dan konsisten untuk tetap mendukung Palestina secara tegas," tuturnya.
Bagi Haedar, Pemerintah Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam menyikapi persoalan Palestina sehingga semestinya diikuti seluruh komponen bangsa.
"Jika pemerintah saja sudah seperti itu, warga dan elit bangsa yang mungkin mendukung pemerintah sekarang saya imbau untuk coba memahami dengan seksama dan reflektif bahwa persoalan Palestina adalah persoalan kemerdekaan," katanya.
Menurutnya, bangsa Indonesia dapat merespons persoalan penjajahan di Palestina dalam bingkai menjalankan amanat konstitusi.
Ia juga berharap seluruh pihak berhenti membawa politik aliran dalam kasus Palestina dengan memandangnya semata-mata sebagai persoalan Islam melawan yang lain.
Meski begitu, Haedar tidak memungkiri problem Palestina memiliki irisan dengan persoalan keislaman jika ditinjau dari aspek sejarah dan keberadaan Masjid al-Aqsa yang merupakan salah satu masjid utama bagi kaum Muslim selain Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah.***