PR DEPOK - Anggota DPR RI, Tifatul Sembiring menanggapi terkait dibatalkannya pelaksanaan ibadah haji bagi calon jamaah Indonesia di 2021.
Menurutnya, pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan lobi diplomasi terlebih dahulu ke Arab Saudi terkait kuota haji untuk Indonesia.
Ia menyebut, memang kuota haji saat ini pasti akan dibatasi, tetapi akan lebih baik ajak bicara pihak Arab Saudi lebih dahulu.
Tifatul Sembiring menyatakan hal tersebut melalui akun Twitter pribadinya @tifsembiring, pada Jumat, 4 Juni 2021.
Baca Juga: Italia Kalahkan Republik Ceko 4-0, Lorenzo Insigne Cetak Gol Hadiah Ulang Tahun Dirinya
"Coba lobby diplomasi dg Saudi dulu, pak Menteri. Memang kuota dibatasi, ajak bicara mrk," ujar Tifatul Sembiring.
Lanjut, ia mengatakan kasian para calon jamaah haji yang sudah mengantri sepuluh tahun. Memang ibadah haji merupakan rukun Islam kelima.
Selanjutnya, Tifatul Sembiring sempat menyinggung terkait negara tetangga, yakni Malaysia yang disebutnya mendapat kuota tambahan untuk ibadah haji.
"Kasihan yg sudah antri 10 tahun dsb. Rukun Islam ke 5 ini. Malaysia malah dapat quota tambahan, kok bisa.," kata Tifatul Sembiring, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Ia juga sempat menanggapi warganet yang menyebutkan bahwa Malaysia mendapatkan kuota tambahan haji itu jika tidak dalam kondisi pandemi Covid-19 dan pembahasan itu sudah terjadi di bulan Maret lalu.
Adapun Tifatul Sembiring kembali menanggapinya dengan mengatakan bahwa Malaysia mendapat kuota tambahan haji itu benar, dan dihasilkan karena upaya lobi.
Ia menegaskan, dirinya usul ke Menag Yaqut untuk melobi pihak Arab Saudi terkait kuota haji bagi jamaah Indonesia. Tifatul mengatakan agar pemerintah jangan dengan tiba-tiba membatalkan.
"Buzzer begini mikir dikit deh. Malaysia dapat kuota tambahan itu benar kan. Dan itu hasil lobby kan. Bukan berita abal2. Soal ada persyaratan jika tidak lockdown dsb, yaaa iyyaa lah. Inti pesan saya usul menag lobby juga, bukan tiba2 ngebatalin JHI. Eh, buzzer emang mikir.," kata Tifatul Sembiring.
Baca Juga: Beberkan Alasan Firli Bahuri Tidak Ikut Debat Terbuka, KPK Minta Dukungan Kondusif dari Publik
Sebelumnya diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa keputusan tidak memberangkatkan haji 2021 ini telah melalui kajian mendalam dan bukan berdasarkan keputusan sepihak serta terburu-buru.
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi mengatakannya dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Jumat, 4 Juni 2021.
"Keputusan itu tentu berdasarkan kajian mendalam. Pemerintah bahkan melakukan serangkaian pembahasan, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat panja haji dengan Komisi VIII DPR," ujar Khoirizi.***