Demi Atasi Lonjakan Kasus Covid-19, Puan Maharani Desak Pemerintah Berlakukan PSBB atau PPKM Mikro

21 Juni 2021, 15:50 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani. /Foto: Dok. DPR.

PR DEPOK - Ketua DPR RI, Puan Maharani baru-baru ini mendesak pemerintah untuk segera melakukan upaya pengendalian Covid-19.

Upaya yang diusulkan Puan Maharani pada pemerintah adalah, dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terbatas atau pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro di zona merah.

Hal tersebut disampaikan demi mengatasi lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia, yang semakin lama semakin meningkat.

"Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan. Berlakukan PSBB secara terbatas untuk daerah-daerah zona merah, atau pengetatan PPKM mikro," kata Puan Maharani di Jakarta.

Baca Juga: Prediksi Copa America 2021 Grup A Argentina vs Paraguay, La Albicelester Bidik Kemenangan ke-2

Pemberlakukan PSBB sendiri menurut Puan, bisa dilakukan di daerah, yang termasuk dalam zona merah penyebaran Covid-19.

Sedangkan untuk pemberlakuan PPKM mikro, lanjut dia, dapat diperketat di daerah-daerah lainnya.

Menurutnya, kini pemerintah pusat mesti bisa menentukan langkah penanganan yang serius dan mendesak.

Kemudian, Puan juga menuturkan bahwa pemerintah seharusnya bisa pula memastikan koordinasi dan pengawasan ketat berjalan dalam penanganan Covid-19, terutama di daerah zona merah.

Baca Juga: Bantah Ada Usulan Presiden 2024 Tak Lagi Dipilih Rakyat tapi MPR, HNW: Tak Ada Anggota yang Aktif Mengusulkan

Ledakan kasus Covid-19 di Pulau Jawa yang semakin mengkhawatirkan, menurutnya terjadi karena banyak jumlah penduduk dengan mobilitas tinggi, dan penerapan protokol kesehatan yang belum optimal.

"Terlebih adanya kelompok masyarakat sipil yang menekan petisi online, yang mendesak pemerintah melakukan karantina wilayah atau 'lockdown' serta tuntutan lainnya," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Senin, 21 Juni 2021.

Kemudian, Puan juga menyatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan mengambil langkah pembatasan sosial atau bahkan lockdown untuk mengatasi pandemi.

Dengan banyaknya sebaran Covid-19 di berbagai daerah atau lintas daerah, ia menilai arah kebijakan dari pemerintah sangat diperlukan secara cepat kali ini.

"Tombol bahaya harus dinyalakan untuk kondisi darurat ini dan meningkatkan kesadaran terkait bahaya lonjakan kasus Covid-19," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut menambahkan.***

Editor: Muhamad Gilang Priyatna

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler