PR DEPOK - Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik pernyataan Sekjen Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa, Syafril Sjofyan.
Syafril Sjofyan menyebut bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini sudah dibawah kekuasaan Republik Rakyat Cina (RRC).
Ferdinand menilai, pernyataan Syafril Sjofyan tersebut adalah sebuah pernyataan bodoh dan terlihat asal bicara.
Hal itu diungkapkan Ferdinand Hutahaean melalui cuitan di akun Twitter @FerdinandHaean3, pada Kamis, 08 Juli 2021.
“Hahahaha masih ada orang mengeluarkan pernyataan sebodoh ini,” tulis Ferdinand, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @FerdinandHaean3.
Menurut Ferdinand, tidak ada larangan seseorang untuk tidak suka ataupun membenci seorang kepala negara.
Namun tidak dengan menuding tanpa fakta dan data, sebab menurutnya Indonesia masih menjadi negara berdaulat dan tidak dibawah kendali negara asing manapun.
“Benci boleh, tidak suka silahkan, demokrasi berjalan, tunggu 2024 lagi ikut pilpres. Tapi bukan begini asal ngomong,” kata Ferdinand Hutahaean.
“Indonesia masih negara berdaulat dan tidak dibawah kendali negara asing manapun,” pungkasnya mengakhiri cuitan.
Diketahui sebelumnya, Syafril Sjofyan selaku Sekjen Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa membuat sebuah pernyataan yang mengundang banyak kritik.
Syafril Sjofyan mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi kini sudah dibawah kekuasaan RRC.
Pernyataan tersebut dikatakan Syafril Sjofyan menanggapi pernyataan Juru Bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga yang tidak setuju bandara bagi WNA ditutup.
Baca Juga: Jepang Umumkan Darurat Covid-19, Olimpiade Tokyo 2020 Resmi Digelar Tanpa Penonton
"Ucapan Arya Sinulingga sebagai bukti bahwa pemerintah Jokowi sudah di bawah kekuasaan RRC," ujar Syafril Sjofyan kepada wartawan, pada Kamis 08 Juli 2021.
"Lihat saja betapa kukuhnya Luhut Binsar Pandjaitan membela, membiarkan dan mengizinkan masuknya TKA China walaupun dalam kondisi darurat kesehatan," terang Syafril.
Sontak, pernyataan Syafril Sjofyan tersebut mengundang sejumlah kritik dari berbagai pihak.***