PR DEPOK - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengomentari soal ancaman KSP Moeldoko untuk melaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke polisi.
Refly Harun menyoroti pernyataan Moeldoko yang diduga tersinggung atas tudingan ICW soal keterlibatannya dalam bisnis Ivermectin sebagai obat Covid-19.
Menurut Refly Harun, tudingan yang dilontarkan oleh ICW tentang keterlibatan Moeldoko dan putri bungsunya, Joanina Rachma, adalah pernyataan yang komprehensif.
Baca Juga: Tinjau Rumah Oksigen Gotong Royong, Jokowi: Selesai Pekan Depan, Bisa Tampung 500 Pasien
Pasalnya, ia menilai tak mungkin lembaga tersebut hanya 'asal jeplak' dalam mengeluarkan pernyataan.
"Sebenarnya apa yang disampaikan oleh ICW itu komprehensif, dan bukan sekedar jeplak tentunya. Jadi ini penelitian yang serius," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Ia menuturkan, jika memang Moeldoko merasa tudingan ICW tersebut tidak benar, maka seharusnya dibalas dengan argumentasi yang menunjukkan adanya kesalahan data.
Baca Juga: Solskjaer Resmi Perpanjang Kontrak, Masa Baktinya di Manchester United Sampai 2024
"Kalau memang tidak sesuai isinya, ya saya kira harus dibalas dengan sebuah argumentasi, sebuah pemaparan yang menunjukkan adanya kesalahan data. Kan ini bukan tuduhan, ini adalah hasil penelitian, yang harusnya bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.
Lebih lanjut, Refly Harun menyarankan agar jika hasil penelitian ICW tersebut dirasa tidak benar atau tidak lengkap, maka harus segera dibantah.
"Dan bantahan itu bisa jadi revisi dari hasil penelitian tersebut. Kalau langsung mempolisikan, maka sesungguhnya jadi aneh. Tidak mendorong civil society untuk kritis, untuk ikut menjaga negara ini," katanya menerangkan.
Baca Juga: Erick Thohir Akui Hatinya Tergerak untuk Kunjungi Masyarakat yang Tengah Jalani Isolasi Mandiri
Tak cukup sampai di situ, sang pakar hukum pun menyinggung soal banyaknya pejabat beserta anak-anaknya yang ikut berbisnis.
Bisnis pejabat dan putra-putrinya ini, menurutnya, sudah tak aneh lagi dan menjadi rahasia umum.
"Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau banyak pejabat-pejabat dan putra-putrinya ikut berbisnis, dan bisnisnya itu dengan memanfaatkan kekuasaan atau pengaruh sang ayah misalnya. Atau bahkan pejabat penguasanya sendiri yang berbisnis, itu sudah jamak," kata Refly Harun.
Baca Juga: 2 Karakter Bad Boy dalam Drama yang Mampu Gugah Empati Akibat Insiden Traumatis Masa Lalu
Tak hanya itu, lanjutnya, sikap seperti yang dilakukan Moeldoko, yang mana ia langsung mengancam mempolisikan ICW hanya karena namanya muncul dalam hasil penelitian lembaga tersebut, justru seolah mengancam kebebasan berpendapat.
"Itu justru menurut saya mengancam kebebasan untuk berpendapat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi ICW ini bukan sekedar mengeluarkan statement tapi melakukan penelitian, dan dalam penelitian itu menunjukkan ikatan-ikatan," terangnya.
"Kalau memang tidak benar ya dibantah, dan bantahannya harus komprehensif, punya hak jawab," ujar Refly Harun.
Baca Juga: Imbas Banjir di Zhengzhou, Produksi iPhone 13 Terhambat
Untuk diketahui, sebelumnya Moeldoko mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap ICW.
Moeldoko dibuat tak nyaman dengan munculnya tudingan bahwa ia terlibat dalam jejaring bisnis Ivermectin.
Kepala Staf Presiden itu menilai tudingan ICW terhadapnya itu ngawur dan menyesatkan.***