PR DEPOK - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memilih bungkam terkait rapat paripurna interpelasi di DPRD DKI Jakarta terhadap dirinya soal Formula E.
Soal rapat paripurna interpelasi di DPRD DKI Jakarta itu disampaikan Anies Baswedan saat menghadiri peringatan Hari Rabies Sedunia di Ancol, Jakarta.
"Tidak ada tanggapan khusus karena itu 'kan proses internal," ujar Anies Baswedan sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Selasa, 28 September 2021.
Diketahui bersama, interpelasi Formula E itu diusulkan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.
Anies Baswedan menegaskan enggan berkomentar lebih jauh terkait proses hak DPRD meminta keterangan soal Formula E kepada dirinya selaku Gubernur DKI Jakarta.
"Kita lihat saja seperti apa, begitu ya. Terima kasih," tutur eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud RI) ini secara singkat.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan rapat paripurna interpelasi direncanakan digelar pada hari ini pukul 10.00 WIB.
Baca Juga: Alshad Ahmad Akui Ria Ricis Masuk Kriteria Wanita Idamannya: Cuma kan Kita Nggak Tahu ya Jodoh
"Setelah rencana kerja, usulan-usulan, semua di-Bamuskan, dan selesai," kata pria yang juga sebagai Ketua Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta ini.
"Ada usulan dari dua fraksi karena di tatib (tata tertib) mengatakan 15 orang sudah cukup untuk interpelasi, dijadwalkan tadi, disetujui. Tanggal 28 besok paripurna," tutur dia melanjutkan.
Berdasarkan kabar yang dihimpun, rapat paripurna interpelasi di DPRD DKI Jakarta yang digelar hari ini itu harus mengalami penundaan.
Adapun alasan interpelasi Formula E itu tertunda karena tak mencapai kuorum atau tak memenuhi ketentuan jumlah anggota.
Sebanyak tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebutkan menolak untuk menghadiri rapat paripurna interpelasi soal Formula E tersebut.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menjelaskan alasan tujuh fraksi menolak datang karena banyaknya aturan yang dilanggar.
"Misalnya undangan minimal harus diparaf dua wakil ketua, baru ditandatangani ketua itu syarat mutlak," ujar dia.
"Jadi kalau itu tidak dilakukan maka undangannya tidak sah kan sederhana," tuturnya di Gedung DPRD DKI Jakarta.***