Selama 23 Tahun Tak Pernah Tayangkan Film G30S PKI, TVRI: Tak Lagi Relevan dengan Dinamika Reformasi

PR DEPOK - Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) memutuskan untuk tidak menayangkan film "Pengkhianatan G30S PKI".

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan sejumlah pihak tentang penayangan film G30S PKI yang kerap muncul menjelang 30 September.

Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno menjelaskan bahwa TVRI harus menjadi alat perekat sosial dan pemersatu bangsa, sehingga memutuskan untuk tidak memutar tayangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di antara masyarakat.

Baca Juga: Diduga Berusia 4.300 Tahun, Tugu Peringatan Perang di Tell Banat Utara Diklaim Terbuat dari Mayat Manusia

"Tapi kami juga memberikan pencerahan dan informasi sehat sesuai fungsi kepublikan kami, sehingga pembelajaran masa silam akan selalu kami tampilkan dengan cara interaktif dan kekinian melalui program-program di TVRI," tutur Iman dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.

Program pembelajaran sejarah yang tayang di TVRI dimaksud di antaranya Forum Fristian pada 29 September 2021 dengan topik: Rekonsiliasi ’65, Berdamai Dengan Sejarah, Mengingat Jejak Sejarah yang tayang pada 30 September 2021, dan penayangan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Jumat, 1 Oktober 2021.

Alasan TVRI tidak menayangkan film G30S PKI salah satunya terhitung sejak tahun 1998 tepatnya era pemerintahan Presiden Habibie, film tersebut sudah tidak ditayangkan di TVRI.

Baca Juga: Urutan Status Insentif Kartu Prakerja Beserta Penjelasan Lengkapnya

Kebiajakn itu juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Penerangan RI saat itu Letnan Jenderal TNI (Purn) M Yunus Yosfiah bahwa pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh seperti film Pengkhianatan G30S PKI, "Janur Kuning", dan "Serangan Fajar" tidak lagi relevan dengan dinamika reformasi.

Atas pertimbangan tersebut pada 30 September 1998, TVRI dan TV swasta tidak menayangkan pemutaran film G30S PKI.

Menteri Pendidikan ketika itu, Juwono Sudarsono bahkan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi semua buku sejarah dalam versi G30S PKI.

Baca Juga: Hati-hati! Tindakan yang Dilakukan di Media Sosial Berikut Ini Bisa Merusak Reputasi Anda

Kemudian dalam PP Nomor: 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI, pada Bagian Ketiga, Pasal 4 mengenai Tugas menyebutkan: TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***