Fahri Hamzah Sebut Standar Etika Pejabat Negara Mulai Menurun: Tak Bisa Bedakan Mana Negara Mana Pasar

7 November 2021, 11:47 WIB
Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah menyebut standar etika pejabat negara kini menurun. /Instagram @fahrihamzah

PR DEPOK - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah belum lama ini memberikan pandangannya terkait standar etika pejabat negara. 

Fahri Hamzah menilai bahwa saat ini standar etika pejabat negara sudah mulai menurun. Hal itu dilihat salah satunya dari pejabat negara yang kini terkesan tak bisa membedakan ranah negara dengan pasar.

"Standar etika pejabat negara menurun, tidak bisa membedakan mana negara mana pasar," kata Fahri Hamzah seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @Fahrihamzah pada Minggu, 7 November 2021.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Pilih Bulan Favorit dan Ketahui Kepribadian Tersembunyi yang Anda Miliki

Kemudian ia juga berpendapat tak sedikit pejabat negara yang juga tidak bisa membedakan urusan pribadi dan masalah publik secara umum. 

Bahkan menurutnya, ada pula yang tak mengetahui hal yang boleh dan tidak untuk dilakukan sebagai pejabat negara. 

"Mana pribadi mana publik dan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam jabatan," tuturnya.

Selain itu, Fahri Hamzah juga menyebutkan hal lain dari menurunnya standar etika pejabat negara, yakni adanya juru bicara pemerintahan yang berbicara tanpa pengetahuan. 

Baca Juga: Hasil Manchester United vs Manchester City: Bernardo Sumbang Gol untuk Kemenangan Timnya dalam Liga Premier

Hal itu menurutnya malah membuat permasalahan tambah rumit karena mereka tidak memahami ranah institusi dan personal.

"Jubir2 berkeliaran tanpa pengetahuan. Tambah runyam pengertian tidak paham mana institusi mana personal," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut menambahkan. 

Cuitan Fahri Hamzah. Tangkap layar Twitter @Fahrihamzah.

Pernyataan itu diduga muncul karena adanya permasalahan sensitif yang melibatkan sejumlah pejabat negara, seperti salah satu isu yang tengah hangat diperbincangkan yaitu bisnis tes PCR. 

Baca Juga: Atta Halilintar Nasihati Verrel Bramasta Soal Menikah: Kamu Harus Ngerasain Jadi Papah Muda

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dikabarkan diduga terlibat dalam masalah bisnis tes PCR tersebut. 

Menanggapi kabar tersebut, pihak Luhut dan Erick Thohir pun sama-sama memberikan klarifikasi yang membantah tuduhan bahwa mereka mengambil keuntungan pribadi dari bisnis tes PCR. 

"Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," ujar Luhut melalui akun Instagram pribadinya. 

Baca Juga: Sutradara 'Eternals' Chloe Zhao Ungkap Alasan Pilih Lagu 'Friends' dari Jimin BTS untuk Filmnya

Sementara itu, perwakilan Kementerian BUMN juga membantah keterlibatan Erick Thohir dalam bisnis tes PCR, meski mengaku memiliki sedikit saham di perusahaan yang menjalankan bisnis tersebut.

"Di yayasan kemanusiaan Adaro ini, Bapak Erick Thohir sejak jadi menteri tidak aktif lagi di urusan bisnis dan di urusan yayasan seperti itu. Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali," kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.***

Editor: Wulandari Noor

Sumber: Twitter @Fahrihamzah Instagram @luhut.pandjaitan ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler