PR DEPOK - Isu bisnis PCR yang diduga melibatkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir, terus menyeruak.
Dandhy Laksono dalam cuitannya ikut bersuara, dan menyindir oknum-oknum yang diduga terlibat di dalamnya.
Dalam Cuitannya di akun Twitter miliknya, Dandhy Laksono menyebut jika sejarah terulang kembali.
Baca Juga: Sinopsis Crank: High Voltage, Aksi Laga Jason Statham Rebut Kembali Jantungnya
“Sejarah terulang: awalnya abai bahaya Covid. Lalu paling depan bisnis PCR,” cuit Dandhy yang dikutip pada Senin, 8 November 2021.
Dandhy menyebut, kasus bisnis PCR ini sama halnya adanya upaya perundingan damai antara NKRI dan GAM di bencana tsunami Aceh pada 2004.
Menurut Dandhy, saat itu banyak pihak yang menolak perundingan damai tersebut.
“Tapi setelah perundingan diteken, dan situasi jadi kondusif, mereka duluan yang ke Aceh ambil proyek BRR,” kata Dandhy.
Sebelumnya, Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi mengatakan, tidak ada bisnis dalam keterlibatan sejumlah pebisnis terkait PCR, termasuk Luhut yang mendirikan Genomik Solidaritas Indonesia.
"Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga test PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," kata Jodi seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: 6 Mekanisme Calon Penerima Bansos KPM-PKH Beserta Kriterianya, Berikut Ulasannya
Bantahan juga dilontarkan Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga. Ia membantah isu yang menyebutkan Erick Thohir terlibat dalam bisnis PCR.
"Isu bahwa Bapak Erick Thohir bermain tes PCR itu isunya sangat tendensius. Bisa kita lihat dari data, sampai kemarin tes PCR itu mencapai 28,4 juta di seluruh Indonesia. Sementara PT Genomik Solidaritas Indonesia atau GSI yang dikaitkan dengan Bapak Erick itu tes PCR yang dilakukan sebanyak 700.000," kata Arya.
Menurut Arya, hanya 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia, hanya 2,5 persen jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain.
"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu okelah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ucap Arya.***