PR DEPOK - Pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani menyampaikan bahwa suntikan dana itu sebagai kebutuhan pemenuhan ekuitas dasar atau base equity.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, pada Senin, 8 November 2021.
Baca Juga: Dukung Xavi Hernandez Jadi Pelatih Barcelona, Andres Iniesta: Dia Siap Hadapi Tantangan dan Terlatih
"Proyek ini yang tadinya bersifat business to business (B2B) dan seharusnya kewajibannya dipenuhi BUMN, namun karena KAI terdampak Covid-19 dan mengalami penurunan penumpang maka kemampuan BUMN dalam menyediakan ekuitas awal tidak bisa terpenuhi," ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dana tersebut akan berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) tahun 2021 yang senilai Rp20,1 triliun.
Meskipun begitu, Bendahara Negara ungkap bahwa dana tersebut belum disuntikkan kepada PT KAI, mengingat masih adanya negosiasi Kementerian BUMN bersama konsorsium KCJB mengenai penyelesaian proyek tersebut.
Adapun dalam negosiasi tersebut didiskusikan beberapa hal yang menjadi usulan Kemenkeu, diantaranya penyetoran modal awal KCJB oleh konsorsium dan kemungkinan dilusi saham kepemilikan pemerintah yang sebesar 60 persen dalam proyek tersebut.
"Kalau memang nantinya kepemilikan pemerintah didilusikan, kami tidak perlu keluarkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar itu," kata Sri Mulyani.
Kemudian, Sri Mulyani menjelaskan modal awal proyek KCJB seharusnya disetorkan sebesar 920 juta dolar AS secara B2B oleh empat BUMN, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Waskita, PT Jasa Marga, dan PT KAI pada saat dimulainya proyek, yakni sekitar tahun 2015.
Baca Juga: Ruas Jalan Provinsi di Purwakarta Rusak Parah, Anne Ratna Berharap Ridwan Kamil Segera Bertindak
Meski proyek mulai berjalan, keempat perusahaan pelat merah tersebut yang tergabung dalam satu konsorsium tak bisa menyetorkan modal awal.
Maka dari itu, proyek KCJB berjalan terlebih dahulu berdasarkan pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB).
"Namun, pinjaman ini sudah dicairkan dan sampai suatu titik tertentu ekuitasnya habis," ujar Sri Mulyani, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Lowongan Kerja Baru PT Permodalan Nasional Indonesia Persero, Simak Kualifikasi dan Persyaratannya
Adapun Sri Mulyani berharap Kementerian BUMN dan konsorsium bisa mencari titik tengah permasalahan tersebut.
Hal ini mengingat proyek KCJB sudah masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020.***