PR DEPOK - Pengamat politik, Rocky Gerung, menyoroti keterlibatan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam bisnis tes PCR.
Rocky Gerung menyoroti pernyataan Luhut yang mengaku tidak mengambil untung sama sekali dalam bisnis tes PCR ini.
Menurut Rocky Gerung, tidak penting untung atau rugi dari bisnis tes PCR ini, lantaran tetap ada tindakan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi.
Baca Juga: Jokowi Apresiasi Kesuksesan Peparnas XVI Papua 2021: Torang Hebat!
Rocky lantas menyarankan agar Luhut dan Erick Thohir mengundurkan diri dari jabatannya lantaran telah melanggar etika.
"Yang paling bagus adalah inisiatif pribadi, karena etika itu kan kontrol moral. Dia mengundurkan diri saja, karena dia mempermalukan dirinya, yaitu ketahuan memanfaatkan kekuasaan," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.
Ia menuturkan, pembelaan Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir yang mengatakan tidak mengambil untung tetap tidak bisa membenarkan tindakan dua menteri Jokowi ini.
Keterlibatan Luhut dan Erick Thohir ini, kata Rocky melanjutkan, menjadi beban bagi Jokowi.
Pasalnya, sang presiden dibuat harus menunggu kedua menterinya itu mengundurkan diri.
Jika tidak, terangnya, maka Jokowi sendiri yang harus memecat Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.
Baca Juga: Unboxing Souvenir Pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan, Gritte Agatha Kaget Dapat Barang Ini
"Bukan soal untung ruginya, tetapi dia sudah melanggar janjinya untuk tidak memanfaatkan kekuasaannya. Nah itu artinya mengundurkan diri. Tentu Pak Jokowi dapat beban, karena itu ia tunggu dua menteri itu mengundurkan diri. Kalau nggak mengundurkan diri maka harus diberhentikan oleh Presiden Jokowi," tuturnya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan bahwa Jokowi harus memberhentikan dua menteri tersebut.
Lantaran, jika Jokowi tidak memecat Luhut-Erick, maka ia bisa diduga terlibat dalam pelanggaran etika tersebut.
Baca Juga: Bima Arya Beri Bocoran Nilai Bonus Peraih Medali Emas di Porda Jabar 2022, Segini Nominalnya
"Kalau Presiden Jokowi nggak berhentikan berarti Presiden Jokowi terlibat di dalam koneksi pelanggaran etika itu. Dan itu yang akan dicatat nanti oleh generasi berikutnya," katanya.***