PR DEPOK - Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin meminta panitia Persaudaraan Alumni (PA) reuni akbar 212 agar membatalkan niat untuk melakukan aksi pada 2 Desember 2021.
Permintaan tersebut menurut Wakil Ketua DPD ini sebagai bentuk kewaspadaan terhadap varian Covid-19 baru bernama Omicron.
Wakil Ketua DPD mengatakan pihaknya sangat menghargai dan mendukung setiap gerakan aksi damai, tetapi situasi saat ini tidak mendukung karena dalam proses pemulihan yang sulit.
“Demi kebaikan bersama, sebaiknya kita batalkan saja Reuni 212 kali ini. Kami sangat menghargai dan mendukung setiap gerakan aksi damai umat Islam yang mengarah pada ukhuwah dan dakwah," kata dia dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
"Namun karena situasi bangsa saat ini sedang dalam proses pemulihan yang sulit, maka kami harap para tokoh umat untuk bersedia mengendalikan mobilitas masyarakat yang mulai bergerak menuju ke Jakarta dan sekitarnya,” ucapnya lagi.
Lebih lanjut, Sultan menyampaikan permintaan tersebut karena merasa khawatir dengan situasi pengendalian persebaran Covid-19 di Indonesia lantaran saat ini terjadi lonjakan kasus positif harian.
Tak hanya itu saja, di beberapa negara di dunia juga terdapat ledakan varian Covid-19 baru Omicron yang dikabarkan lebih cepat menular.
Meskipun pemerintah dan aparat keamanan tidak melarang aksi damai dilaksanakan, lanjutnya, jangan sampai masyarakat menjadi lupa diri dan tidak peka dengan kondisi nasional yang sangat membutuhkan perilaku tertib protokol kesehatan dari masyarakat.
Sultan berpandangan bahwa umat Islam Indonesia harus menjadi pioneer dan teladan bagi umat lainnya untuk berupaya preventif dan pemulihan sosial-ekonomi bangsa dari ancaman pandemi Covid-19 yang masih terus bermutasi.
Diketahui bersama, tingkat kerumunan massa Aksi 212, belum sesuai diterapkan pada kondisi Indonesia saat ini.
Ditambah lagi apabila tanpa mematuhi protokol kesehatan, dikhawatir akan terjadi penyebaran Covid-19 dan terbentuknya klaster 212.
Lantaran hal tersebut, Sultan mengingatkan agar umat Islam tidak mudah terprovokasi dan jangan hanya menuruti keinginan sebagian orang yang senang memanfaatkan kekuatan politik umat.***