PR DEPOK - Eks politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahahaean turut menyoroti tindakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang dikabarkan menjaga jarak dengan kelompok 212.
Ferdinan Hutahaean dalam cuitannya di Twitter, @FerdinandHaean3, menyampaikan pendapatnya soal kabar Anies Baswedan menjaga jarak dengan kelompok 212.
"Dan itu strategi serta kesepakatan politis," ucap Ferdinand Hutahaean seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Jumat, 3 Desember 2021.
Politisi berusia 44 tahun ini menilai, tindakan yang Anies Baswedan lakukan bukanlah menjaga jarak, tetapi menjaga opini publik.
"Dia tak menjaga jarak, hanya menjaga opini," tutur Ferdinand Hutahaean mengakhiri cuitannya.
Dikabarkan sebelumnya, Anies Baswedan tidak menghadiri acara Reuni 212 yang sedianya dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Desember 2021.
Diketahui, Anies Baswedan lebih memilih menghadiri acara penandatanganan perjanjian kredit pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang diinisiasi PNM di Balai Kota DKI Jakarta.
Waktu Anies Baswedan menghadiri acara tersebut bersamaan dengan berkumpulnya sebagian massa aksi Reuni 212.
Sebagai informasi, ini adalah kedua kalinya secara berturut-turut mantan Menteri Pendidikan itu tak menghadiri acara yang digelar tiap tanggal 2 Desember.
Padahal menurut data, pada reuni tahun-tahun sebelumnya, Anies selalu hadir di tengah-tengah kelompok massa yang telah mendukungnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017 silam.
Terkait hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai jika Anies mulai menjaga jarak dengan kelompok gerakan 212.
Menurutnya, Anies Baswedan mulai menjaga jarak dengan gerakan 212 demi kepentingan Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu, kata dia, juga dibuktikan dengan tidak dikeluarkannya izin agar Reuni 211 digelar di Monas maupun Patung Kuda.
Lebih lanjut, Ujang menilai soal Gubernur DKI Jakarta menjaga jarak dari kelompok 212 itu merupakan suatu langkah politik yang wajar.
Pasalnya, lanjut dia, kedekatannya dengan gerakan 212 yang selama ini kerap diidentikkan dengan kelompok radikal. Hal itu bisa merugikan Anies Baswedan.
Ditambah lagi, jumlah massa pendukung dan simpatisan gerakan 212 juga tidak signifikan untuk kancah politik nasional.***