PR DEPOK – Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan mengenai presidential threshold.
Seperti diketahui, sejumlah pihak kembali menggugat ambang batas pencapresan atau presidential threshold agar menjadi 0 persen.
Sebagai informasi, presidential threshold hingga saat ini masih sebesar 20 persen dan terus menuai polemik.
Baca Juga: Mantap Menikahi Venna Melinda, Ferry Irawan Akan Buat Surat Perjanjian Pisah Harta
Sehingga, partai politik (Parpol) atau gabungan Parpol Peserta Pemilu tidak bisa serta merta mengusulkan pasangan calon (Paslon).
Presidential threshold tersebut mewajibkan suatu Parpol untuk memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR.
Beberapa waktu belakangan, MK pun telah mengadili 13 gugatan terkait presidential threshold, namun semuanya kandas.
Namun di sisi lain, dari 13 putusan itu, terdapat dua hakim konstitusi yang berpikiran sebaliknya, yakni hakim konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo.
Baca Juga: Biodata dan Profil Thariq Halilintar, Adik Atta yang Dikabarkan Dekat dengan Fuji
Di samping itu, presidential threshold dinilai merusak rasionalitas dan makna daulat rakyat dalam kontestasi Pemilu.
Mengenai hal tersebut, ekonom senior Rizal Ramli mengemukakan pendapatnya melalui akun Twitter miliknya, @RamliRizal.
Dalam cuitannya, Rizal Ramli mengaku senang karena ada dua hakim yang mempunyai argumen logis dan rasional.
“Gembira 2 Hakim MK @officialMKRI memiliki argumen logis & rasional,” tutur Rizal Ramli dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Sabtu, 18 Desember 2021.
Baca Juga: Dikabarkan Segera Menikah dengan Dinar Candy, Ridho Illahi Akui Ingin Punya Pasangan Begini
Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman itu pun menegaskan bahwa presidential threshold tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar (UUD).
“Yg lain memble, Ketuanya sok independen, padahal manut sama kekuasaan,” kata Rizal Ramli secara tegas.