Soal Syuting Sinetron di Pengungsian Semeru, Ketua DPD: Tindakan Tak Etis

24 Desember 2021, 12:58 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. /Antara.

PR DEPOK - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyayangkan adanya kegiatan syuting sinetron di tengah lokasi bencana dan pengungsian Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Menurutnya, syuting di lokasi pengungsian korban erupsi Semeru adalah tindakan tak etis dan melukai hati masyarakat.

"Sangat disayangkan kegiatan syuting dilakukan di tengah para pengungsi. Selain tindakan tak etis, juga melukai hati, sebab masyarakat Lumajang masih bersedih karena bencana," ujar LaNyalla, pada Kamis 23 Desember 2021 seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara.

Baca Juga: Wapres Ma’ruf Amin Ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru: Marilah Kita Jaga Terus Kerukunan

LaNyalla mengimbau berbagai pihak untuk menghormati dan berempati kepada masyarakat terdampak bencana yang tengah berduka.

"Yang paling tepat dilakukan adalah mendukung pengungsi, sehingga bersemangat memulai kehidupan baru lagi," ujar mantan Ketua KADIN Jatim tersebut.

Terkait syuting tersebut, ia juga menilai memberikan contoh tidak baik karena menampilkan adegan dewasa yang disaksikan anak-anak.

Baca Juga: 8 Link Twibbon Natal 2021 Paling Trendi Bisa Diunduh Gratis, Cocok Dijadikan Status di Media Sosial

"Apalagi, menurut informasi syuting menampilkan adegan orang dewasa (berpelukan) yang dilihat para pengungsi anak-anak. Tentu saja hal ini memberi contoh tak baik," pungkasnya.

Seperti diketahui, Posko Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru per 22 Desember 2021, pukul 18.00 WIB, masih mencatat total warga meninggal dunia berjumlah 51 jiwa.

Warga mengungsi berjumlah 10.539 jiwa yang tersebar di 409 titik pengungsian. Titik pengungsian berbesar di Kabupaten Lumajang dan sebagian kecil lainnya di Kabupaten Malang, Probolinggo, Blitar dan Jember. Posko masih terus melakukan pemutakhiran data warga yang mengungsi.

Terkait dengan rencana untuk pembangunan hunian sementara atau huntara, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut, seperti telah mendapatkan izin penggunaan lahan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.***

 

Editor: Imas Solihah

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler