PR DEPOK – Beberapa wilayah di Indonesia berada dalam kondisi ekonomi dengan kemiskinan ekstrem.
Dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) akan mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Dalam penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah perlu intervensi secara serius," ujar Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara pada 2 Januari 2022.
Baca Juga: Jadwal Balapan MotoGP Sirkuit Mandalika Telah Diungkap, Tiket Mulai Dijual 6 Januari 2022
Baca Juga: Timnas Indonesia Gagal Bawa Pulang Piala AFF, Jokowi: Saya Tetap Bangga
Guna menentaskan kemiskinan ekstrem, dibutuhkan sinergitas kebijakan antar instansi agar tepat sasaran dan efisien.
Agar hal tersebut tercapai, perlunya penentuan lokus-lokus permukiman.
Saat hal tersebut dilakukan, maka peta dari klaster perumahan serta perkiraan kebutuhan infrastruktur dibutuhkan sebagai dasar upaya penanganan kemiskinan ekstrem.
Baca Juga: David da Silva dan Bruno Cantanhede Masuk Daftar 31 Pangeran Biru yang Bertolak ke Bali
"Sesuai arahan Bapak Menteri PUPR, Kementerian PUPR akan mengintegrasikan program perumahan dan permukiman dalam skala lingkungan atau kawasan," kata Rachman.
Namun terdapat tantangannya, yakni penyiapan dan pengolahan data serta penyepakatan lokus kecamatan hingga desa prioritas penanganan pada tahun 2022.
Secara lebih lanjut, Kepala BPIW menjelaskan bahwa Kementerian PUPR telah mendapatkan data By Name By Address (BNBA) terkait stunting maupun Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Kemudian terdapat juga data program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,-red) program dari Ditjen Perumahan dan IBM atau Infrastruktur Berbasis Masyarakat dari Ditjen Cipta Karya yang kesemuanya perlu untuk diintegrasikan," ujar Kepala BPIW.
Kolaborasi program pemerintah juga akan membuat manfaatnya lebih cepat dirasakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Seperti halnya program Kotaku dari Ditjen Cipta Karya dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan merupakan kolaborasi dalam penataan kawasan kumuh.
Baca Juga: Fuji Ungkap Ingin Punya Rumah di 2022: Atas Nama Aku dan Pakai Uang Sendiri
Program Kotaku berfokus pada percepatan pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang berada di lokasi permukiman kumuh.
Adapun, BSPS berupa bantuan pemerintah bagi MBR yang berguna untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana maupun utilitas umum.***