PIKIRAN RAKYAT - Dalam seminggu ke belakang bahkan beberapa bulan terakhir, banjir kerap terjadi di beberapa wilayah Jakarta. Masyarakat pun mengeluhkan kepada pemerintah akan hal tersebut. Terdapat beberapa titik sungai yang sering meluap jika terjadi hujan deras.
Pemerintah pun tidak tinggal diam untuk mengatasi masalah banjir ini. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merencanakan proyek sodetan Sungai Ciliwung, yang diyakini dapat mengurangi banjir akibat luapan Sungai tersebut.
Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) hingga kini masih menunggu keputusan dari gubernur terkait proyek tersebut.
Pemberhentian tersebut karena masih menunggu penentuan dari Gubernur terkait penentuan lokasi pembebasan lahan untuk melanjutkan proyek sodetan Sungai Ciliwung.
Baca Juga: Banjir Jakarta Turut Genangi Jalur Rel, Berikut Rekayasa Operasi KRL
"Menunggu penentuan lokasi dari Pak Gubernur untuk penerapan lokasi, lahan yang akan dibebaskan," kata Kepala BBWSCC, Bambang Hidayah yang dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Proyek hingga kini baru dikerjakan 600 meter dari total perencanaan 1.260 meter.
"Masih 660 meter lagi belum diselesaikan," ujarnya.
Ada beberapa wilayah yang menjadi kendala dalam proyek ini yakni di daerah Bidara Cina, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Secara total, Pemprov DKI Jakarta seharusnya melakukan pembebasan lahan 13 ribu meter persegi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merampungkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) sebelum akhir tahun 2020.
Proyek Sodetan Ciliwung adalah proyek penangkal banjir yang digagas saat Jakarta dilanda banjir besar pada tahun 2012. Sodetan ini menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur (BKT).
Selain proyek sodetan dari Sungai Ciliwung, Presiden juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor.
Hal itu tentunya dibutuhkan kerja sama yang erat antara Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membereskan kendala-kendala yang ada terkait proyek tersebut.
"Saya kira bisa secepatnya dengan Gubernur untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahannya. Pengerjaan-pengerjaan meneruskan kembali baik normalisasi atau naturalisasi yang ada di sungai-sungai di Jakarta," imbuh Jokowi.***