PR DEPOK – Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut, Undang Undang (UU) yang dibuat pemerintah dan DPR RI selama ini kerap tidak berhubungan dengan UUD 1945.
Menurut Megawati, saat pemerintah dan legislatif merumuskan UU, seharusnya melihat dulu UUD 1945.
“Apakah kita sudah lupa dengan UUD 45? Saya selalu mengatakan kepada fraksi saya, mbok ya, kalau apapun yang mau dituangkan dalam UU itu selalu melihat dulu dulu UUD 45,” kata Megawati dalam pidato HUT PDIP ke-49 yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube partai yang dilihat PikiranRakyat-Depok.com pada Senin, 10 Januari 2022.
Baca Juga: Bakal Kocek Biaya Fantastis, Raffi Ahmad Dikabarkan akan Boyong Mesut Ozil ke RANS Cilegon FC
Menurut Megawati, UUD 1945 adalah mukadimah yang dirumuskan secara visioner oleh para pendiri bangsa Indonesia melalui sidang Badan Penyelidik Usaha-usaja Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).
Dalam sidang BPUPK tersebut, disepakati bahwa Pancasila adalah falasafat dasar pandangan hidup bangsa Indonesia, melalui sebuah keputusan yang strategis.
“Itulah mukadimah dan batang tubuh UUD 45 dirumuskan dengan sangat visioner,” kata Megawati.
Baca Juga: Adanya Potensi Pidana bagi Donald Trump, Kongres AS Sebut Mantan Presiden Tidak Kebal Hukum
Peringatan HUT ke-46 PDIP ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI.
Hadir juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mensesneg Pratikno, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki, Menseskab Pramono Anung, MenPANRB Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly dan lainnya.
Baca Juga: Jadi Sebuah Fenomena, Begini Penjelasan Denny Darko Terkait Boneka Arwah atau Spirit Doll
HUT ke-46 PDIP ini juga dihadiri seluruh pengurus kader mulai tingkat pusat hingga daerah, pimpinan PDIP di luar negeri, anggota legislatif dari PDIP, kepala daerah yang berasal dari PDIP, kader senior dan beberapa tamu undangan lainnya.***