Proyek Satelit Kemenhan Bermasalah Sejak 2018, Mahfud MD: Sepertinya Ada yang Menghambat untuk Dibuka

PR DEPOK – Proyek satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ternyata sudah bermasalah sejak tahun 2018.

Berkaitan dengan permasalahan satelit Kemenhan, Mahfud MD selaku Menkopolhukam tidak mengetahuinya, karena pada saat itu, dirinya belum jadi Menko.

Mahfud MD mengetahui permasalahan satelit Kemenhan pada saat pandemi Covid-19, karena terdapat laporan bahwa Indonesia harus hadiri sidang arbitrase di Singapura.

Baca Juga: Link Nonton Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc Episode 7, Kekuatan Upper Six Daki

“Loh, tahun 2018 saya belum jadi Menko, jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya. Saat saya diangkat jadi Menko, saya jadi tahu karena pada awal pendemi Covid-19, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemenhan,” ujar Mahfud MD sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Instagram-nya @mohmahfudmd pada 16 Januari 2022.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD langsung melakukan rapat guna menindaklanjuti permasalahan satelit di Kemhan.

Namun, Mahfud MD merasa bahwa dalam pembahasan rapat proyek satelit Kemenhan terdapat kejanggalan.

Baca Juga: Hal Menarik dari Sandiah 'Ibu Kasur' yang Tampil di Google Doodle, Hampir Tidak Ada Huruf ‘R’ pada Lagunya

“Saya kemudian mengundang rapat pihak-pihak terkait sampai berkali-kali tetapi ada yang aneh,” ujar Mahfud MD.

Menkopolhukam merasa bahwa ada pihak yang menghambat dalam permasalahan proyek satelit Kemhan, bertujuan untuk tidak membuka masalah secara jelas.

“Sepertinya ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya,” kata Mahfud MD.

Baca Juga: Akhirnya Bertemu Haji Faisal, Doddy Sudrajat Kena Sentil Paranormal: Jangan Habis ini Ada Lagi yang Dibahas

Kendati demikian, Mahfud MD lalu meminta BPKP untuk mengaudit permasalahan proyek satelit Kemhan.

“Akhirnya, saya putuskan untuk minta BPKP melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT),” kata Mahfud MD.

Setelah dilakukan audit terhadap proyek satelit Kemhan, Mahfud MD menjelaskan bahwa telah ditemukan pelanggaran Undang-Undang.

Baca Juga: Wanita Keturunan Asia Didorong ke Rel Kereta Bawah Tanah New York, Polisi: Insiden Tidak Beralasan

Setelah itu, Mahfud MD mengentikan mekanisme rapat, namun langsung mengarahkan permasalahan satelit Kemhan untuk diproses secara hukum.

“Hasilnya ternyata ya seperti itu, ada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan negara telah dan bisa terus dirugikan. Makanya, saya putuskan untuk segera berhenti rapat melulu dan mengarahkan agar diproses secara hukum,” kata Mahfud MD.

Mahfud MD juga menjelaskan jika Presiden Jokowi, Menkominfo, Menkeu, Menhan dan Panglima TNI setuju jika permasalahan satelit Kemhan dibawa ke ranah hukum.

“Presiden juga meminta agar segera dibawa ke ranah peradilan pidana. Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat. Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika juga tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan,” kata Mahfud MD.

Baca Juga: Positif Omicron di Indonesia Bertambah hingga 748 Kasus, Siti Nadia: Terbanyak dari Arab Saudi

Dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa menurut panglima TNI, tidak ada yang boleh mendapat hak istimwea dari kasus korupsi, begitu juga dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang sia mengusut permasalahan proyel satelit Kemhan

“Bahkan Menhan dan Panglima TNI tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan kepada korupsi dari institusi apa pun, semua harus tunduk pada hukum. Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata juga menyatakan kesiapannya dengan mantap untuk mengusut kasus ini,” ujar Mahfud MD.

Mahfud MD juga mengajak para pihak untuk mengamati kasus permasalahan proyek satelit Kemhan ini.

“Jadi, mari bersama-sama kita cermati dengan seksama pengusutan kasus ini,” kata Mahfud MD.***