PR DEPOK – Terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat baru-baru ini tutur memberikan komentar.
Lestari Moerdijat merasa khawatir pemindahan IKN ke Kalimantan justru digiring ke dalam isu-isu politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Untuk mencegah hal tersebut, ia menganjurkan agar dalam pembangunan IKN pemerintah pendekatan adat, sosial, dan budaya harus didahulukan.
Menurutnya agar manfaat dari pembangunan IKN dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
"Saya khawatir sekarang ini diam-diam, namun jangan-jangan ada api dalam sekam. Apalagi menjelang 2024 isu-isu politik akan mengemuka dan rawan 'digoreng' sehingga perlu pendekatan dari sisi budaya yang lebih intens dalam pengembangan IKN," katanya dalam keterangannya di Jakarta, pada Jumat, 28 Januari 2021 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Lebih lanjut, Lestari berpendapat bahwa permasalahan yang timbul berkaitan dengan adat dan budaya adalah socio culture. Hal itu mudah diledakkan dengan berbagai alasan.
Baca Juga: PDIP Usulkan Ahok Pimpin IKN, Said Didu: Makin Jelas Arah dan Tujuan Pemindahan Ibu Kota
Sehingga, pemerintah sebaiknya memperhatikan aspek-aspek adat dan budaya dengan baik dalam proses pengembangan IKN.
Meskipun pemerintah sudah berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat setempat dalam upaya pembangunan IKN baru, ia menilai hal tersebut belum cukup.
"Namun sejumlah upaya membangun komunikasi yang dilakukan pemerintah belum cukup dan masih harus ditingkatkan," ujarnya.
Baca Juga: Perkiraan Jadwal Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23, Dibuka Awal Februari 2022
Terlebih berdasarkan pengamatan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebagian komunitas masyarakat setempat tidak mengetahui rencana pembangunan IKN.
Lalu, sebagian komunitas masyarakat yang tahu tentang pembangunan IKN belum memahami konsekuensi yang akan muncul, misalnya, terkait masalah sosial, budaya, kepastian hukum, dan lingkungan hidup dalam proses pembangunan IKN.
"Di sejumlah kawasan yang dibangun menjadi IKN baru itu memang merupakan wilayah tempat tinggal dari sejumlah etnis di Kalimantan Timur. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, misalnya terdapat komunitas-komunitas dari etnis Paser dan beberapa komunitas dari subetnis Dayak Kenyah dan Dayak Modang," kata Lestari.
Ia menjelaskan bahwa di Kutai Kartanegara terdapat banyak komunitas, seperti etnis Kutai, Dayak Modang, Benuaq, Tunjung, Kenyah, Punan, dan Basab.
Atas kenyataan beragamnya etnis yang bersentuhan dengan wilayah pembangunan dan pengembangan IKN, maka ia meminta agar pemerintah lebih mengintensifkan pendekatan-pendekatan adat dan budaya.
Dengan demikian, pembangunan IKN di Kalimantan Timur memberi kemaslahatan bagi seluruh anak bangsa.***