PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah akan siapkan 200 ribu paket sembako untuk warga yang berada di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) sebagai upaya stimulus untuk menangani dampak sosial dari virus corona.
"Menteri Sosial (Juliari Batubara) telah melaporkan dalam waktu dekat ada 200 ribu paket sembako yang akan didistribusikan ke wilayah Jabodetabek.
"Ini di luar dari (program) social safety net (jaringan pengaman sosial) COVID-19," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs Antara pada Senin, 6 April 2020, Doni mengatakan bantuan sosial tambahan di luar program jaring pengaman sosial ini akan terus berlanjut.
Baca Juga: Dokter Bermain TikTok untuk Jelaskan Alasan Tak Perlu Gunakan Sarung Tangan ke Supermarket
Dia juga meminta aparatur daerah dari tingkat kelurahan hingga RT dan RW untuk mendata warga yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sembako sebagai akibat dari pandemi virus corona.
Doni mengatakan, bantuan ini tidak akan hanya di Jabodetabek, bantuan sembako ini juga akan diberikan kepada warga yang berada di daerah Jawa Barat dan Banten.
"Gugus Tugas akan koordinasi dengan (Pemprov) DKI, Jabar, dan Banten. Kita harapkan unsur-unsur di depan, termasuk Kepala Desa, Lurah, RT, dan RW untuk memberikan masukan siapa masyarakat yang perlu jadi prioritas," katanya.
Pemerintah juga sebelumnya mengajak masyarakat di kota-kota besar tidak perlu mudik ke kampung demi mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas.
Baca Juga: Efek Lockdown, Situs Game Online di India Alami Lonjakan Unduhan
Pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat wabah virus corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok.
Di luar bantuan sembako, khususnya dalam program pengaman sosial, pemerintah juga menyiapkan peningkatan Program Keluarga Harapan dari jumlah penerima 9,2 juta menjadi 10 juta penerima.
Selain itu, jumlah penerima Kartu Sembako juga ditambah dari 12,5 juta menjadi 20 juta dengan kenaikan senilai 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi 200 ribu.
Pemerintah juga menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp 10 triliuan menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima bantuannya pun ditambah menjadi 5,6 juta orang.***