PR DEPOK - Menanggapi pengelolaan kelapa sawit di Indonesia, Fadli Zon sampai mengungkapkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, Fadli Zon menyebut dugaan adanya praktik kartel minyak goreng dimulai dari pengelolaan kelapa sawit.
Bahkan, Fadli Zon juga dengan tegas subsidi dari pemerintah untuk pengelolaan kelapa sawit yang begitu besar hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Ketidakmerataan subsidi ini menurut Fadli Zon menjadi masalah dasar kelangkaan minyak goreng yang kini terjadi di Indonesia.
Baca Juga: Bansos BPNT Kartu Sembako Cair Mulai 22 Februari 2022, Segera Cek di cekbansos.kemensos.go.id
"Hampir Rp20 triliun, atau lebih dari 50 persen subsidi biodiesel yang dialokasikan dari dana BPDPKS, dinikmati oleh satu kelompok usaha," tutur Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @fadlizon.
"Menurut catatan yang dikeluarkan KPK, tentang sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit," tambahnya.
Kemudian, Fadli Zon juga mengungkapkan hasil catatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Bahwa, pasar minyak goreng hanya dikuasai oleh segelintir produsen di Indonesia.
"Berdasarkan catatan KPPU, terdapat konsentrasi pasar sebesar 46,5 persen di pasar minyak goreng," ujar Fadli.
"Artinya hampir setengah pasar, dikendalikan empat produsen minyak goreng," imbuhnya.
Maka dari itu, politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa struktur pasar perkebunan sawit ini oligopolistik.
Baca Juga: Minyak Goreng di Indonesia Kian Langka, Fadli Zon: Pemerintah Tak Perlu Alergi dengan Praktik Kartel
"Inilah yang membuat struktur pasar perkebunan sawit cenderung oligopolistik," kata Fadli.
"Didominasi sekelompok pelaku usaha," sambungnya.
Oleh karena itu, anggota DPR RI ini sangat meyakini adanya praktik kartel.
Berwujud industri, karena mampu mengontrol harga di pasar semakin besar.
Sebab itu, Fadli mengaku tidak heran apabila kartel ini memiliki daya tawar yang cukup kuat terhadap pemerintah.***