PR DEPOK – Usulan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode dan penundaan Pemilu 2024, terus disuarakan beberapa partai politik.
Namun, Pengamat Politik Yusfitriadi punya anggapan berbeda. Menurut dia, aktor utama usulan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi 3 periode dan penundaan Pemilu 2024, sengaja dimunculkan pihak Istana.
Menurut Yusfitriadi, wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi 3 periode dan penundaan Pemilu 2024, terlihat jelas ketika Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan hal itu ke publik.
Baca Juga: Haikal Hassan Ajak Umat Tolak Label Halal Pemerintah, Ruhut Sitompul Beri Pembelaan: Umat yang Mana?
Luhut, menurut Yusftiriadi, menyampaikan ‘big data’ yang menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia, menginginkan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi 3 periode dan penundaan Pemilu 2024.
Meskipun, ‘big data’ tersebut hingga saat ini tidak muncul secara detail ke publik.
“’Big data’ yang disampaikan Luhut sangat bertolak belakang dengan rilis beberapa lembaga survei, bahwa sebagian rakyat indonesia tidak mau pemilu diundur atau ditunda,” kata Yusfitriadi kepada PikiranRakyat-Depok.com, Senin 14 Maret 2022, malam WIB.
Sehingga, kata Yusfitriadi, sudah hampir bisa disimpulkan bahwa Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan terus menyuarakan usulan tersebut, hanyalah corong istana.
Direktur Democracy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP) ini juga menyebut, wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024, merupakan skenario pelemahan demokrasi.
Sebab, menurut Yusfitriadi, ada beberapa infikator ‘history’ bahwa isu penundaan pemilu tidak berdiri sendiri.
Tetapi, itu merubakan rentetan yang sudah diskenariokan sebelumnya, seperti isu Jokowi tiga periode.
“Baru setahun Jokowi menjabat presiden periode kedua, sudah muncul isu Jokowi tiga periode,” kata Yusfitriadi.
Namun, lanjut dia, sepertinya akan lebih sulit usulan itu terealisasi, karena harus mengubah UUD 45.
“Walaupun secara tegas di beberapa kesempatan jokowi menolak tiga periode. Dengan berbagai argumentasi yang sangat politis dan irrasional,” terang Yusfitriadi.
Skenario selanjutnya, undang-undang Pemilu. Walaupun pemerintah tidak jadi merevisi UU tersebut, namun rancangan yang diusulkan pemerintah kepada DPR terlihat jelas.
Baca Juga: Rusia Ingin Drone Bersenjata dari China untuk Perang Ukraina, AS Peringatkan Eropa
Sebab, dalam rancangan itu tertuang soal pelaksanaan pemilu yang secara tersirat akan dikembalikan kepada sistem tertutup.
Sehingga sangat mungkin pada 2022 ini isu revisi UU Pemilu kembali digulirkan.
“Skenario ketiga, isu penundaan pemilu. Ini Pintu masuk untuk memuluskan perpanjangan masa jabatan presiden relatif lebih mudah,” ujar Yusfitriadi.
Baca Juga: Bawa Air dan Tanah dari Gunung Tidar ke IKN, Ganjar Pranowo: Memiliki Arti Menjaga Keseimbangan
Sebab, kunci perpanjangan jabatan presiden tiga periode ini hanya melalui revisi undang-undang pemilu.
Skenario keempat adanya usulan penundaan Pemilu 2024 yang diklaim didukung oleh semua partai koalisi kekuasaan.
Hal inilah yang kemudian dipertegas Luhut lewat pernyataannya yang menyebut semua partai politik koalisi pemerintah menyepakati penundaan Pemilu 2024.***