PR DEPOK - Pengamat ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dodi Dermawan memberikan pendapat apa yang harus dilakukan pemerintah terkait polemik minyak goreng.
Sang pengamat menilai, pemerintah seharusnya intervensi harga minyak goreng serta memastikan bahan pokok tersebut tersedia sesuai dengan kebutuhan.
Hal itu disebutkan Dodi lantaran, pengawasan barang dan harga minyak goreng hingga kini masih belum maksimal sehingga melahirkan permasalahan.
Baca Juga: Turis Asal Italia Tewas Usai Diserang Hiu di Pulau Karibia, Begini Kronologinya
"Pemerintah tidak boleh melepaskan harga minyak goreng sesuai harga pasar, melainkan harus intervensi sehingga tak menimbulkan gejolak," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Kondisi sekarang, menurut pengamat ekonomi ini, menimbulkan kesan bahwa pemerintah menyerahkan harga minyak goreng ke pasar.
"Ketika diserahkan ke pasar, yang terjadi seperti sekarang ini, muncul gejolak pasar di berbagai daerah, termasuk Kepri," ucapnya.
Oleh sebab itu, sang pengamat meminta agar pemerintah turut hadir dalam mengatasi permalasahan minyak goreng yang terjadi saat ini. Pasalnya, gejolak pasar potensial semakin tinggi terlebih menjelang Idul Fitri.
Selain itu, ia mengatakan pemerintah harus mengawasi ditrisbusi dan perdagangan minyak goreng untuk memastikan tak ada spekulan di tengah kesulitan masyarakat.
Pemerintah mesti memastikan para pedagang tidak meraup keuntungan secara berlebihan ketika terjadi gejolak pasar.
"Kalau stok seharusnya menggunakan harga lama, bukan dinaikkan sampai 100 persen," ucap Dodi.
"Biasanya, warga bisa membeli Rp24.000-Rp30.000 per liter, seharusnya tak dinaikkan sampai Rp100.000 lebih seperti yang terjadi sekarnag," ujarnya lagi.***