PR DEPOK - Usai ditunjuk sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono kini diminta untuk mengatasi masalah macet dan banjir di Ibu Kota.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin 10 Oktober 2022.
Dalam keterangannya, Jokowi berharap bisa melihat progres dalam penyelesaian berbagai masalah di Jakarta khususnya setelah Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga: Gantikan Anies Baswedan, Heru Budi Hartono Ditunjuk sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta
Dia juga berpesan agar Heru dapat menyelesaikan masalah utama di DKI Jakarta seperti kemacetan dan bajir yang kerap terjadi di Ibu Kota.
"Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkebangan yang signifikan. Kemudian yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang, itu saja," kata Presiden Jokowi seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News.
Terlepas dari itu, Jokowi sendiri mengaku sudah mengenal sosok Heru Budi Hartono lantaran sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Cek BPUM 2022 Online Lewat eform.bri.co.id untuk Dapat BLT UMKM Rp600.000
Dia bahkan menegaskan sangat mengenal sosok Heru dan mengetahui rekam jejaknya dalam bekerja hingga sosialisasinya dengan orang lain.
"Saya kan sudah kenal Pak Heru lama sekali, sejak jadi apa Wali Kota di DKI. Kemudian waktu memegang badan keuangan," ujarnya.
"Saya tahu betul rekam jejak cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan.
Baca Juga: Catat Nomor Pengaduan jika BSU 2022 Tidak Cair, Penuhi Syarat Penerima Ini Terlebih Dulu
Sebelumnya diketahui bahwa Heru Budi Hartono berhasil terpilih menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang sebentar lagi akan lengser.
Dia terpilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menyingkirkan dua kandidat lain seperti Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar.***