PR DEPOK – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengumumkan jika seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023 dapat diikuti oleh masyarakat umum.
Menurut Anas tahun 2023 CASN akan dibuka untuk umum sehingga tidak hanya dari sekolah kedinasan.
Anas juga menyampaikan jika formasi seleksi CASN ini melingkupi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara selektif dan terbatas serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca Juga: Link Live Streaming BRI Liga 1 PSIS vs Persib: Misi Maung Bandung Rebut Puncak Klasemen dari Persija
“Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” jelas Anas yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari ANTARA.
Selain pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pendidikan, pemerintah juga membuka seleksi CPNS bagi umum untuk berfokus pada pemenuhan talenta digital.
Hal tersebut sebagai bentuk transformasi digital yang tengah dilakukan pemerintah dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Baca Juga: Cek Penerima PKH Februari 2023 secara Online di Sini, Uang Tunai Rp750.000 Siap Cair
Anas juga menyampaikan jika saat ini instansi pemerintah tengah dalam tahapan persiapan pengusulan formasi seleksi CPNS 2023.
“Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, rekrutmen CASN 2023 ini mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu diantaranya indicator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan sumber daya manusia guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.
Baca Juga: Pembelian Casemiro Sukses, Erik ten Hag Berterima Kasih Pada Real Madrid
Adanya hal ini, Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN untuk tahun 2023 yang menjadi prioritas untuk segera diisi nantinya di instansi masing-masing.
Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya yakni penetapan kebutuhan.
Namun disisi lain formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan dari badan kepegawaian negara (BKN).***