Ungkap Ada Upaya Perebutan dari KSP Moeldoko, AHY: Tujuannya Jelas Menggagalkan Pencapresan Anies Baswedan

4 April 2023, 21:03 WIB
AHY mengungkap ada upaya perebutan dari KSP Moeldoko yang bertujuan untuk menggagalkan Pencapresan Anies Baswedan. /Twitter/@AgusYudhoyono

PR DEPOK - Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait status Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY ungkap apa yang dilakukan Moeldoko merupakan upaya perebutan legalitas Partai Demokrat.

Hal itu diungkapkan AHY dalam konsolidasi Partai Demokrat menghadapi upaya PK oleh kubu Moeldoko di kantor DPP pada Senin (3/4).

Anak sulung SBY itu merasa gugatan yang diajukan Moeldoko tak hanya bertujuan untuk mengganggu soliditas Demokrat, tapi juga untuk menjegal koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres).

Baca Juga: Login cekbansos.kemensos.go.id untuk Cek Penerima PKH 2023 Tahap 2 di HP, Cukup Masukkan Nama KTP

Dilansir dari laman resmi Partai Demokrat, AHY menilai langkah Moeldoko ini sangat bermuatan politis.

"KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023 tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu, tujuannya jelas menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan,” kata AHY di depan awak media dan ribuan kader.

Pihaknya beranggapan bahwa alasan yang mendasari Moeldoko mengajukan PK adalah adanya empat Novum atau bukti baru.

Baca Juga: Liga Inggris Leicester vs Aston Villa: Jam Tayang, H2H, Prediksi Skor, Prediksi Line-Up dan Link Streaming

Namun pada kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Moeldoko tersebut bukanlah bukti baru. Namun keempat Novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta pada November 2021 lalu.

"Tim Hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut, kita yakin, Demokrat berada pada posisi yang benar," lanjutnya.

Namun, AHY juga mengakui ada rasa kekhawatiran dengan situasi hukum di negeri ini yang sedang mengalami 'pancaroba'.

Baca Juga: KJP Plus April 2023 Sudah Cair, Cek Nama Penerima secara Online dan Total Dana yang akan Diterima

Kemudian AHY menyindir mengenai kondisi demokrasi Indonesia yang semakin menurun, salah satunya yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda.

Menurutnya, situasi hukum yang tidak menentu itu berpotensi terjadi karena tekanan dan kepentingan pihak politik tertentu atau bagian dari elite dan penguasa di Indonesia.

"Tekanan dan kepentingan politik ini, bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum, dunia olahraga kita pun kena imbasnya," ujarnya.***

Editor: Linda Agnesia

Sumber: Partai Demokrat

Tags

Terkini

Terpopuler