PR DEPOK - Ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di radar pertimbangan calon wakil presiden (cawapres) dari PDIP untuk pendamping calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon pun memberikan ucapan terima kasih.
"Matur Sembah Nuwun, terima kasih sebelumnya atas penyampaiannya mbak Puan. Namun mohon maaf kami masih setia di koalisi perubahan yang kami ikut dirikan mbak," kata Jansen di Twitter @jansen_jsp yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com pada Sabtu, 10 Juni 2023.
Namun, dalam kesempatan tersebut, Jansen juga meminta tolong kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk mengingatkan Presiden RI Joko Widodo terkait KSP Moeldoko yang ingin 'membegal' Partai Demokrat.
Baca Juga: Ingatkan Jokowi Agar Tak Cawe-cawe di Pemilu 2024, Hidayat Nur Wahid Ungkit Sumpah Jabatan Presiden!
"Nuwun Sewu mbak @puanmaharani_ri, malah jika berkenan, dalam kesempatan ini kami ingin minta tolong ke jenengan untuk menyampaikan ke Bapak Presiden Jokowi yang adalah kader PDIP untuk mencopot Moeldoko dari KSP mbak," kata Jansen.
Hal ini menurutnya, karena sudah diluar akal sehat dan sikap Moeldoko ini diharapkan tidak berkelanjutan atau bahkan dibiarkan. Ia menilai, hal tersebut akan merusak kehidupan berorganisasi dan berpartai di Indonesia.
“Bagaimana mungkin, bukan kader, tidak pegang kartu anggota ingin jadi Ketua Umum Parpol, mbak? Ingin jadi Ketua Partai di tingkat Ranting/Desa saja mensyaratkan dia harus kader dan anggota partai mbak. Belum lagi harus sudah mengikuti pelatihan, kaderisasi dan lain-lain,” katanya.
Jansen juga menyinggung perihal Undang-Undang Parpol, di mana kader partai membutuhkan verifikasi peserta pemilu di partai manapun dan nama kader partai sudah pasti ada di Sipol.
Baca Juga: KJP Plus Tahap 1 2023 Sudah Cair, Simak Daftar Merchant Resmi untuk Cairkan Bantuan Non Tunai Disini
Sipol sendiri merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol, seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan.
“Karena dari situlah awal semua hak kita bermula. Mau nyaleg undang-undang mensyaratkan kita harus ber KTA (kartu tanda anggota) dan terdaftar sebagai anggota parpol, apalagi mau jadi pengurus mbak. Apalagi mau jadi Ketum,” tuturnya.
Maka, Jansen menilai sungguh tidak logis, apalagi tindakan Moeldoko yang menentang aturan hukum tersebut.
“Ketua Umum yang mendaftarkan calegnya ke KPU, malah dia bukan anggota partai, tidak punya KTA dan namanya tidak ada di Sipol. Sebaliknya yang didaftarkan malah anggota dan kader. Ajaib dan menentang seluruh akal manusia yang berpikir,” katanya.
Baca Juga: Harga dan Cara Beli Tiket Konser Jakarta Fair 2023 Online, Presale Dibuka Besok!
Lebih lanjut, pihaknya meyakini bahwa berbeda Partai tentu saja boleh, namun terkait akal sehat, hukum, kebenaran dan demokrasi, Jansen yakin Puan dapat menilai sendiri tindakan yang dilakukan Moeldoko ini.
“Maka kami berani menuliskan pesan ini kepada mbak. Sama seperti, samanya nilai-nilai kita Demokrat dan PDIP kemarin: terkait menentang penundaan pemilu dan berbagai variannya,” ujarnya.
“Terimakasih sebelumnya kami ucapkan kepada mbak Puan. Sehat terus kami doakan untuk mbak, Yth Ibu Mega dan seluruh kader PDIP dimanapun berada,” tuturnya.***