PR DEPOK - Belakangan nama Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ramai diperbincangkan, terlebih ketika ia melayangkan surat terbuka kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait pemecatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean melalui media sosial acap kali meminta Denny untuk pulang ke Indonesia.
Hal ini karena ia ingin sekali membuka ruang diskusi dengan Denny. Bahkan, beberapa kali Ferdinand membuat cuitan dan bertanya kapan Denny akan pulang.
Baca Juga: Simak! 5 Tanda Kecanduan Sabotase Diri yang Wajib Anda Tahu dan Sadari
Ketika dikonfirmasi PikiranRakyat-Depok.com, Ferdinand mengatakan bahwa apa yang disampaikan Denny Indrayana itu adalah ilusi dan halusinasi pemikiran.
"Sesat pikir yang dijadikan konklusi dan disampaikan ke publik secara terbuka. Ini bagian dari penyesatan opini publik yang dilakukan oleh seseorang yang bergelar Profesor dan praktisi hukum," kata Ferdinand ketika dihubungi PikiranRakyat-Depok.com pada Selasa, 13 Juni 2023.
Menurutnya, pemakzulan Jokowi yang diusulkan Denny hanya khayalan yang tidak berbasis keilmuan dan tak sesuai dengan konstitusi.
Baca Juga: BLT BPNT Juni 2023 Cair Rp400.000, Ini Pemilik KTP yang Dapat Bansos Kemensos
"Bagi saya yang dilakukan Denny Indrayana itu sangat memalukan dan tidak layak disampaikan ke publik meski dalam ranah kebebasan berpendapat, karena yang dia sampaikan itu fitnah dan hoax serta sesat paham soal," ujar Jubir Kaum Nasionalis itu.
Lebih lanjut, Denny juga sempat mengakui bahwa dirinya kader Demokrat dan akan mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Pemakzulan Jokowi yang dilayangkan Denny juga tak terlepas dari pencapresan Anies.
"Makanya saya sangat ingin berdiskusi dengan Denny yang mana saya juga pernah jadi junior beliau di Demokrat, terlebih sekarang beliau adalah caleg dari Demokrat Dapil Kalsel," katanya.
Baca Juga: BPNT Mei Juni 2023 Cair Kapan dan Tanggal Berapa? Cek Informasi Terbarunya
Ferdinand tak ingin yang dilakukan Denny ini justru membuat publik menyeret nama Demokrat. Bahkan, bisa saja beranggapan bahwa ada skenario Demokrat untuk mendiskreditkan pemerintah karena takut terjerumus dan tidak lolos parlemen threshold.
"Maka saya ingin Denny menjelaskan dampak bentuk diskusi dua arah agar publik menjadi paham bahwa yang disampaikan Denny itu adalah konklusi yang salah," ujar dia.
"Harusnya Denny malu melakukan itu, apalagi bicara sebagai pakar hukum tata negara dan bergelar Profesor. Kita mau luruskan cara berpikirnya Denny. Itulah mengapa saya sangat ingin diskusi agar publik menjadi paham dan tidak disesatkan demi kepentingan politik," katanya melanjutkan.
Diketahui, sampai saat ini, Denny belum menanggapi ajakan Ferdinand. Kemudian, terkait pemecatan Jokowi, Denny menilai bahwa orang nomor satu di Indonesia itu bersikap tidak netral alias cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Bahkan, ia menyampaikan adanya tiga dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi. Pertama, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres).
Kedua, Presiden Jokowi diduga membiarkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Bahkan, Denny menyebut jika ujungnya pun bisa menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden di pilpres 2024.
Baca Juga: Line Up dan Jadwal Konser PRJ 2023 pada 14-15 Juni 2023 Berikut Cara Beli Tiket Jakarta Fair
Selain itu yang ketiga, Presiden Jokowi diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024.***