PR DEPOK - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para pejabat Kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat.
Mengutip dari Antara News, hal ini Presiden sampaikan saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Juni 2023. Ia menegaskan bahwa uang dari rakyat harus dipergunakan untuk merealisasikan program-program yang dapat bermanfaat untuk rakyat.
"Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Presiden Jokowi.
Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga telah menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022, yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun.
Baca Juga: Bela Anies yang Dituding Bohong Soal Undangan Haji, Musni Umar Dirujak Warganet: Profesor tapi...
Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada para Kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja.
Hal ini dikarenakan menurutnya, selama ini banyak anggaran program yang digunakan secara tidak efektif dan efisien dalam beberapa pagu APBD, yang lebih banyak dipergunakan untuk perjalanan dinas dan belanja seperti honor.
"Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat," ujar Presiden.
Baca Juga: 6 Tempat Bakso Paling Favorit di Surakarta, Cek Jam Buka dan Alamatnya di Sini
Kemudian tanpa menyebut entitas pemerintah daerah tertentu, Presiden Jokowi memberikan contoh dalam sebuah APBD, dimana terdapat pagu belanja perjalanan dinas yang mencapai Rp. 1 miliar untuk program penyuluhan tenaga pertanian yang anggaranya sebesar Rp. 1,5 miliar.
Artinya, lebih dari 50 persen dari total anggaran yang disediakan untuk program penyuluhan tenaga pertanian di daerah tersebut, habis hanya untuk perjalanan dinas.
Tak hanya itu Presiden Jokowi juga memberikan contoh dengan program pengembangan UMKM di suatu daerah, yang memiliki total anggaran sebesar Rp. 2,5 miliar. Tapi sebanyak Rp. 1,9 miliar dari total anggaran itu juga habis untuk perjalanan dinas dan honor.
Baca Juga: Didekati Klub Saudi, Luka Modric Tetap Mantap Perpanjang Kontrak Bersama Real Madrid
"Bayangkan berapa? Tidak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro. Contoh yang ketiga pengembangan balai penyuluh pertanian, ini di kabupaten berarti dari APBD kabupaten. Tujuan membangun dan merehabilitasi balai penyuluhan anggarannya Rp. 1 miliar, sebesar Rp. 734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat," jelas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa biaya operasional atau yang bisa disebut juga overhead cost seharusnya tidak melebihi 20–25 persen dari total anggaran yang disediakan.
Oleh karenanya, beliau menegaskan untuk memfokuskan tujuan dan hasil dari program di APBN dan APBD dalam penggunaan anggaran.
Baca Juga: Dijamin Nagih, Resep Soto Tangkar Betawi dan Sate ala Devina Hermawan untuk Menu Idul Adha
Selain itu Presiden RI juga mengingatkan untuk fokus pada program-program unggulan saja, dan tidak perlu mengadakan terlalu banyak program, agar penggunaan anggaran lebih efisien dan efektif.
"Fokus pada program unggulan, enggak usah juga banyak-banyak program. Sekali lagi fokus pada program-program unggulan, seperti penanganan stunting, pengentasan (masyarakat dari) kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lain-lainnya, dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri," kata Jokowi.***