PR DEPOK - Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar mengakui siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar jika ia mendapat dukungan dari para anggota.
“Kalau didukung, mau,” kata Luhut Binsar Pandjaitan, seperti dikutip dari Antara. Ia juga mengatakan tak ada kepentingan besar untuk menjabar Ketua Umum Partai Golkar.
Luhut Binsar Panjaitan meluruskan isu yang beredar bahwa santer diwacanakan ingin menggeser Airlangga Hartarto dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Baca Juga: 7 Destinasi Wisata Sejarah di Jakarta Cocok Dikunjungi saat HUT ke 78 RI
Berdasarkan keterangannya, Luhut mengaku bahwa dirinya tidak memiliki masalah pribadi dan akan menunggu keputusan yang dibuat Partai Golkar.
"Airlangga itu teman baik saya, tidak ada masalah. Soal itu tadi (menjadi Ketum Partai Golkar) biarkan saja mekanisme mereka jalan, saya nunggu saja, tidak ada juga kepentingan yang mengebu-ngebu di situ,” ucapnya.
Luhut juga mengaku bahwa ia sering didatangi para seniornya yang berada di Partai Golkar.
Baca Juga: PT Perkebunan Nusantara VII Buka 4 Posisi Lowongan Kerja BUMN, Yuk Daftar
Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto baru-baru ini menjadi sorotan publik karena memenuhi panggilan Kejagung untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi Crude Palm Oil.
Pada kasus tersebut diketahui, Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei ikut terlibat korupsi.
Airlangga Hartarto pun dicecar 46 pertanyaan selama 12 jam oleh Kejaksaan Agung, untuk pengembangan fakta-fakta yang ditemukan.
Baca Juga: Cara Cek Penerima Bansos BPNT 2023 Tahap 4, Klik cekbansos.kemensos.go.id
Pada momen yang lain, Luhut pun sempat tidak mau memberikan komentar banyak saat ditanya soal peluang menjadi Ketua umum Golkar.
“Kita lihat nantilah,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam memberikan nilai pada Luhut dan Bambang Soesatyo yang layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua umum.
Penilaian tersebut disampaikan karena tiga ormas Pendiri Partai Golkar, yaitu Kosgoro 1957, musyawarah kekeluargaan Gotong Royong, dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia yang meminta Airlangga Hartanto mundur dari posisinya. ***