PR DEPOK - Kemensos berhasil menempuh langkah untuk mengatasi potensi kerugian negara dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebesar lebih dari Rp523 miliar.
Tri Rismaharini, Menteri Sosial Republik Indonesia mengatakan, langkah yang dilakukan Kemensos tersebut, salah satu diantaranya, dengan melakukan perbaikan yang signifikan dalam mengatasi permasalahan DTKS, dengan cara bekerja sama dengan beberapa Kementerian/Lembaga dalam pengawasan dan pemadanan data.
Upaya dalam mengatasi permasalahan DTKS tersebut, pada tahun 2021, Kemensos sudah melakukan evaluasi tiap enam bulan sekali. Dan data KPM sudah tidak update.
Maka dari itu, Kemensos melakukan perbaikan data menjadi sebulan sekali, karena jika dilakukan pembaruan tiap 2 tahun sekali, ketidakakuratan data sangat tinggi.
Baca Juga: 7 Cara Meredakan Sakit Kepala dan Mual Secara Cepat dan Alami, Disarankan Pakar Kesehatan
Langkah selanjutnya dalam mengatasi permasalahan DTKS yang tidak akurat, Kemensos menjalin kerjasama antar Kementerian/lembaga pemerintah dalam berbagi data. Diharapkan akurasi data dapat tepat sasaran.
Kementerian/Lembaga yang menjalin kerjasama dengan Kemensos, selain Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pemadanan data diantaranya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkumham, BPJS Ketenagakerjaan, Ditjen Dukcapil, Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kemensos telah melakukan perbaikan yang signifikan untuk mengatasi permasalahan DTKS, dan kami berharap akurasi data dengan cara berbagi data antar Kementerian/Lembaga serta peran aktif Pemerintah Daerah akan menjadi suatu proses bisnis reguler.
"Jadi, updating data ini harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan," kata Dr. Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, di Gedung KPK pada 5 September 2023.
Baca Juga: Endul Semua! 8 Tempat Makan Sate Terenak di Bandung yang Tempatnya Selalu Ramai!
Lantas apa saja data yang diperbaiki dan diperbaharui?
Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan data yang dinilai sebagai potensi kerugian bagi negara tiap bulannya jika tidak segera ditindaklanjuti.
Ditemukan sebanyak 493.137 penerima bansos yang memiilki gaji diatas UMK, 23.879 penerima bansos adalah ASN, 13.369 terdaftar di Ditjen AHU.
Dari data tersebut, ditemukan bahwa hasil evaluasi bulan Agustus 2023, dari penerima bansos yang terindikasi memiliki gaji diatas UMK, sebanyak 493.137, dari penerima bansos PKH dan sembako sebanyak 137.981.
Baca Juga: PKH Tahap 3 September 2023 Cair Tanggal Berapa? Cek di Sini Informasi Jadwal Terbarunya
Hasil Evaluasi bulan Juli 2023, dari penerima bansos yang terindikasi ASN, sebanyak 23.879, dari penerima bansos PKH dan sembako sebanyak 4.305), sedangkan dari hasil evaluasi PDTT dan LK- BPK 2022, penerima bansos yang terdaftar di Ditjen AHU, yaitu data KPM terindikasi sebagai pemegang saham, sebanyak 137.981 dari penerima bansos PKH dan sembako 1.340.
Dari hasil evaluasi data tersebut, Kemensos berhasil selamatkan anggaran negara sebesar Rp140 miliar per bulan dengan penindaklayakan penerima manfaat bansos sebanyak 2.284.392 KPM.
Hal itu merupakan langkah konkrit dan komitmen yang dilakukan Kemensos untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih akurat, dan penerima bansos kedepannya dapat tepat sasaran.***