Network
PR DEPOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan aparatur sipil negara (ASN) yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bahwa sebanyak 23 ribu orang telah menerima bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada rakyat.
Hal ini ditemukan oleh KPK dan Kemensos setelah melakukan pengecekan silang, antara nomor induk kependudukan (NIK) dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN), seperti dilansir dari ANTARA.
Setelah penemuan data tersebut, Direktur Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, bahwa selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai dengan daerah ASN yang terdaftar telah menerima bansos untuk dilakukan perbaikan.
Baca Juga: Langsung Trending, Ini Lirik Lagu Debut RIIZE “Get A Guitar” Lengkap dengan Terjemahannya
"Hari ini (hari Selasa) kita undang semua (pemerintah) daerah, kita pulangkan ini data, mohon diperbaiki, kita beri waktu sebulan. Perbaiki artinya dikeluarkan, dicek dulu ke lapangan jangan-jangan data kita juga salah, tapi dicek ke lapangan kalau benar dia ASN, boleh ditukar dengan calon penerima lain,” ucap Pahala Nainggolan.
Selain itu Pahala Nainggolan juga mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak memaksakan untuk memasukan data calon penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria dan malah memberikannya kepada yang tidak semestinya.
KPK menemukan bahwa nilai bansos yang tidak tepat sasaran tersebut cukup fantastis yaitu sebesar Rp140 miliar per bulannya. Kini KPK bersama Kemensos masih menunggu laporan dari pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dari data temuan KPK dan Kemensos.
Baca Juga: Mantul! 9 Tempat Makan Sate Terenak di Bogor yang Dagingnya Empuk dan Bumbunya Lezat
Sebelumnya pada awal tahun 2023, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menemukan sekitar 10 ribu keluarga yang menerima manfaat bansos yang tidak tepat sasaran.
