PR DEPOK – Wacana reshuffle kabinet atau perombakan kabinet semakin hangat di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Oktober 2023.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turut buka suara soal pertemuan Jokowi dan SBY baru-baru ini.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pertemuan antara SBY dan Jokowi merupakan kunjungan silaturahmi sehingga harus direspons positif.
Baca Juga: Bandung Dijuluki Kota Pungli Buntut Tarif Parkir Motor Mencekik, Ini Kata Dishub
"PDIP menilai pertemuan Jokowi dan SBY adalah bagian dari tradisi silaturahmi yang baik dilakukan di antara para pemimpin," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Selasa, 3 Oktober 2023 seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara.
Untuk itu, pertemuan Jokowi dan SBY tidak dapat dimaknai sebagai bentuk konsolidasi politik. Pasalnya, SBY dan Jokowi sudah punya jalannya masing-masing.
Hasto juga menilai bahwa kecil kemungkinan Partai Demokrat masuk ke dalam kabinet di masa akhir periode kepemimpinan Jokowi.
Baca Juga: 5 Tempat Makan Bakso di Salatiga, Bakso Legendaris Harga Terjangkau
Alasannya, partai politik saat ini sedang fokus dalam mempersiapkan rencana menuju Pilpres 2024.
"Partai pengusung pemerintahan Presiden Jokowi sangat bagus. Semuanya pun berkomitmen tetap memberikan dukungan bagi legasi Presiden Jokowi dan K. H. Maruf Amin,” katanya.
Spekulasi Reshuffle Kabinet
Baca Juga: Lamak Bana! 5 Sate Padang di Bekasi Paling Ramai, Cek Alamatnya di Sini
Ada dua peristiwa yang berujung munculnya spekulasi publik akan dilakukannya perombakan kabinet di dalam pemerintahan Jokowi.
Pertama, dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kedua, dugaan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, pertemuan SBY dan Jokowi semakin menguatkan spekulasi publik akan perombakan kabinet.
Lebih lanjut, ia menilai momen ini menjadi ujian bagi Jokowi. Apakah ia bisa membuktikan dirinya sebagai pemegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar. Atau tetap di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019.asalnya.
"Apabila Jokowi memutuskan untuk memberi jatah kursi menteri kepada Demokrat, ini menjadi momentum besar karena terjadi rekonsiliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY yang terbebas dari bayang-bayang Megawati," ujarnya.
Terlepas dari isu reshuffle kabinet, Khoirul Umam menilai pertemuan Jokowi-SBY sebagai upaya membangun ruang komunikasi politik yang produktif jelang Pemilu 2024 meskipun berada pada poros politik yang berbeda.***