PR DEPOK - Pengamat Politik dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengatakan kelompok radikal tumbuh berkembang pada saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Diketahui bersama, SBY menjabat sebagai Presiden RI selama dua periode yakni sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan SBY tersebut menjadi salah satu masa inkubasi yang sangat kondusif bagi kelompok radikal.
Baca Juga: Kabar Duka, Tokoh Pers Senior Indonesia Jakob Oetama Meninggal Dunia
Termasuk, kata Boni Hargens, menancapkan kaki ke dalam birokrasi, kementerian, institusi negara, dan pemerintahan umumnya pulai dari pusat ke daerah.
"Begitu Presiden Jokowi muncul, kelompok radikal jelas tidak happy. Itu sebabnya mereka melakukan pembangkangan secara terbuka dan diam-diam," ucap Boni Hargens, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Adapun bentuk pembangkangan yang dimaksud dia, di antaranya seperti yang dilakukan oleh ormas garis keras dan anasir di media sosial yang selalu menyerang pemerintah sejak tahun 2019 lalu.
Mereka yang berada dalam pemerintahan terutama dalam birokrasi, sambung Boni Hargens, biasanya melakukan pembangkangan dengan cara menghambat realisasi kebijakan pemerintah, sampai mempersulit impementasi kebijakan yang mudah.
Baca Juga: Anggaran Dana BOS Disunat Kemenag, DPR: Saya Kira Ga Punya Otak dan Kepedulian kepada Orang Miskin!
"Sehingga setegas apapun presiden dalam memberikan perintah, eksekusi di lapangan akan selalu lamban," katanya kepada awak media pada Rabu 9 September 2020.
Dengan begitu, perlu adanya skenario deradikalisasi yang serius di tubuh birokrasi. Menteri Agama (Menag) RI Fachrul Razi, menurut dia sudah berusaha keas dengan porsinya untuk memerangi ancaman ini.
Sebelumnya, Menag Fachrul Razi diwawancarai habis-habisan oleh Komisi VIII DPR RI mengenai rencana kebijakan sertifikat bagi ulama, hingga pernyataan 'radikalisme good looking'.
Menanggapi hal itu, Boni Hargens memberikan sedikit pandangan, bukan untuk membela atau mendukung apalagi menjatuhkan siapapun, akan tetapi menyajikan benang merah mengapa sampai muncul wacana sertifikasi, deradikalisasi, hingga pernyataan 'radikalisme good looking'.
Baca Juga: Kemenkes Cabut Syarat Rapid Test Bagi Pelaku Perjalanan, Ahli: Tak Bisa Jadi Acuan Diagnosa Covid-19
Dikatakan dia, politik identitas menjadi trend yang menguat secara global, terutama di dekade kedua Abad ke-21. Apa yang terjadi di Indonesia adalah bagian dari gejala mondial yang tak terbendung. Di Indonesia, kelompok radikal keagamaan mengusung agenda politik berbalut ayat kitab suci dengan tafsir yang sempit.
"Di Arab Saudi dan banyak negara Timur Tengah, bendera khilafah yang oleh orang Indonesia kerap diidentikkan dengan bendera HTI, dianggap sebagai bendera teroris, sehingga dilarang untuk dikibarkan," ucapnya.***