PR DEPOK – Covid-19 atau virus corona hingga saat ini masih melanda sebagian wilayah dunia, termasuk Indonesia.
Covid-19 merupakan salah satu virus yang dapat menular lewat udara.
Sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2020 silam, jumlah kasus positif virus corona di tanah air terus mengalami peningkatan.
Baca Juga: Labuan Bajo Siapkan Jurassic Park Ala Indonesia, Wisatawan Bisa Eksplor Alam Bersama Dinosaurus
Indonesia saat ini mulai memasuki serangkaian tahapan Pilkada 2020 meski saat ini masih dilanda pandemi Covid-19.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga Rabu, 9 September 2020 terdapat 69 petahana bakal calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Diantara 69 petahana tersebut, hanya empat yang dinyatakan mematuhi protokol kesehatan.
Baca Juga: Bantu Pulihkan Ekonomi Daerah, Anggaran Dana Desa Tahun 2021 Naik 1,1 Persen
"Petahana yang melanggar protokol kesehatan itu sudah 69 gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil walikota, dan tentunya kita sudah memberikan teguran itu," kata Kasubdit Wilayah IV Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri Saydiman Marto seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari Kantor Berita ANTARA.
Dalam keterangannya, dirinya mengatakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 tersebut sebagian besar terjadi saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah.
Sementara itu, hanya empat petahana yang tercatat patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19 yakni dengan tidak menimbulkan kerumunan massa pada saat pendaftaran.
Baca Juga: Fakta Baru, Kejagung RI Ungkap Uang Suap yang Diterima Jaksa Pinangki dari Djoko Tjandra
Adapun keempat petahana tersebut yakni Bupati Gorontalo, Bupati, Luwu Utara, Wakil Walikota Ternate, dan Wakil Walikota Denpasar.
"Ada juga kepala daerah (petahana red.) lain yang memang memberitahukan kepada pendukungnya untuk tidak melakukan konvoi atau konsentrasi massa yang bisa melanggar protokol Covid-19. Jadi ada yang melanggar, dan itu kami berikan sanksi, serta ada yang kami apresiasi," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Otda Akmal Malik mengatakan pihaknya tengah mengkaji mekanisme sanksi kepada para petahana pelanggar protokol kesehatan tersebut.
Baca Juga: Resmi Latih Barcelona, Ronald Koeman Tekankan Kedisiplinan
Adapun sanksi yang tengah dikaji yakni berupa penundaan pelantikan apabila dinyatakan menang pada Pilkada serentak 2020.
"Sedang dikaji opsi sanksi lain, misalnya diangkat penjabat sementara yang kita tunjuk dari pusat, apabila pelanggar itu menang, maka akan diusulkan untuk ditunda pelantikannya hingga tiga sampai enam bulan. Disekolahkan dulu biar taat aturan," tutur Akmal Malik.***