Tolak Disahkannya RUU IKN, Ketua PKS Ahmad Syaiku Sebut Ibukota Akan Tetap di Jakarta

27 November 2023, 14:07 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaiku menolak dipindahnya ibu kota ke IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan. /Dok. PUPR

PR DEPOK - Ahmad Syaiku yang merupakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan ia telah menolak ibu kota pindah ke Kalimantan atau ke IKN (Ibu Kota Nusantara).

 

Penolakan tersebut ia sampaikan di acara Kick off Kampanye Nasional di Depok yang diselenggarakan dan hari Minggu, 26 November 2023.

Ahmad mengatakan penolakan tersebut dilandasi oleh aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik yang tidak setuju ibu kota dipindahkan ke Kalimantan.

“Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara,” ucapnya.

Baca Juga: Elon Musk Bertemu Presiden Israel, Bahas Meningkatnya Antisemitisme Online

Selain itu pihak PKS juga memberikan 3 alasan mengapa menolak perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Alasan pertama adalah historis, kedua pembangunan, dan ketiga keberlanjutan.

Ia juga mengatakan bahwa DKI Jakarta adalah tempat Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah lainnya.

“DKI Jakarta tempat di mana Ir. Soekarno-Moh. Hatta .engumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainya ini dilahirkan. Tentu aspek histori ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana ibu Kota Negara ditempatkan,” ucapnya.

Kemudian, Ahmad juga menambahkan bahwa pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan cara memindahkan ibu kota tetapi dengan mebangun pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah.

Baca Juga: 4 Rumah Makan Murah di Sragen yang Tempatnya Nyaman dan Bersih, Pelayanan Memuaskan!

Sama dengan Anies Baswedan ia juga menilai bahwa pemerintah seharusnya dilakukan dengan membuat kota kecil menjadi menengah di kota menengah menjadi kota besar.

Sebelumnya, hal tersebut telah Anies Baswedan sampaikan saat menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dimana salah satu panelis memintanya untuk menyampaikan pendapatnya terkait IKN di Kalimantan.

Anies pun mengatakan jika tujuannya adalah pemerataan wilayah, maka pembangunan IKN bukan solusi yang tepat. ***

Disclaimer: Artikel ini pernah tayang sebelumnya di Pikiran Rakyat dengan judul 'Alasan PKS Tolak Pemindahan IKN ke Kalimantan, Jakarta Tempat Proklamasi Dibacakan'.

Editor: Tesya Imanisa

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Terpopuler