PR DEPOK – Baru-baru ini hasil riset yang dilakukan ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menyebut potensi tsunami setinggi 20 meter mengancam pantai selatan Jawa Barat serta bencana serupa dengan tinggi 12 meter di selatan Jawa Timur.
Terkait hasil riset ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis pengamatannya.
Berdasarkan klarifikasi BMKG yang disampaikan oleh Kepala Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami, Daryono, hasil riset mengenai potensi gempa kuat di zona megathrust itu memicu keresahan karena telah terjadi salah pengertian.
Untuk diketahui sebenarnya bahwa hasil riset tersebut membahas mitigasi bencana alam.
Baca Juga: Dinilai Sukses Tekan Covid-19, Anies Baswedan Dapat Izin Perpanjang PSBB dari Luhut B Pandjaitan
“Masyarakat awam pun menduga seolah dalam waktu dekat di selatan Pulau Jawa akan terjadi gempa dahsyat, padahal tidak demikian,” tutur Daryono dalam keterangan resminya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari PMJ News.
Menurut Daryono, hasil riset yang dikeluarkan ITB tersebut seharusnya mendorong kesadaran masyarakat dan pemerintah akan upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami.
Ia menilai bahwa upaya perlu diperkuat demi menciptakan penerapan infrastruktur anti gempa.
Selain pemerintah, Daryono juga berharap masyarakat dapat semakin memahami metode keselamatan saat terjadi gempa dan tsunami.
Daryono lebih lanjut memaparkan bahwa riset ITB tersebut dilakukan dengan skenario gambaran terburuk dari potensi bencana alam.
Baca Juga: 7 Tanaman Langka Selain Raflesia Arnoldi, Salah Satunya Dikenal sebagai Fosil Bisa Hidup 2.000 Tahun
Ia mengatakan bahwa hingga saat ini belum ditemukan alat apapun yang dapat memprediksi dengan pasti dan akurat terkait tempat dan waktu terjadinya gempa.
“BMKG dalam hal ini mengapresiasi hasil tersebut. Skenario model yang dihasilkan merupakan gambaran terburuk (worst case)"
"Ini dapat dijadikan acuan kita dalam upaya mitigasi guna mengurangi risiko bencana gempa dan tsunami,” ujar Daryono.
Dalam kesempatan tersebut, Daryono juga menyampaikan pentingnya upaya mitigasi dengan menyiapkan langkah-langkah yang konkret demi meminimalisir angka kerugian sosial ekonomi dan korban jiwa.
“Apakah dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi mitigasi, latihan evakuasi (drill), menata dan memasang rambu evakuasi, menyiapkan tempat evakuasi sementara,” kata Daryono.
Baca Juga: Pemerintah Rilis Hasil Revisi Poin di Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Salah Satunya Soal TKA
Lebih rinci Daryono menambahkan bahwa langkah mitigasi juga dapat dilakukan dengan membangun bangunan rumah tahan gempa, menata tata ruang pantai berbasis risiko tsunami, juga menaikkan performa sistem peringatan dini tsunami.***