PR DEPOK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, tak ada hal spesifik terkait program makan siang gratis yang dibahas dalam dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024.
"Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan (program makan siang gratis)," kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara pada Rabu, 28 Februari 2024.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa dalam sidang, mereka hanya meminta agar program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana tahun anggaran 2025.
Baca Juga: Rekomendasi 5 Bakso Enak dan Legendaris di Kota Denpasar, Nomor 2 Ada Sejak 1993
Hal ini bertujuan agar transisi pemerintahan lebih cepat dan mudah dan penganggaran rencana kerja pemerintah tahun 2025 tidak diajukan lagi.
"Program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 agar lebih cepat dan lebih mudah, serta penganggaran tidak perlu lagi diajukan ke DPR. Inilah hal yang disampaikan di rapat paripurna tersebut," kata Jokowi.
Dengan demikian, Jokowi menekankan, program makan siang gratis (program usungan capres Prabowo dan cawapres Gibran) tidak dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025.
Baca Juga: The Impossible Heir vs Pyramid Game, Drama Korea Thriller Paling Dinantikan yang akan Segera Tayang
Dalam kesempatan yang berbeda, Jokowi juga merespons isu kenaikan harga beras di pasar.
Kepala negara meminta semua pihak melihat fakta-faktanya di lapangan.
“Jangan menginformasikan seperti itu. Coba cek di Pasar Induk Cipinang, Pasar Johar harganya turun atau naik,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi pun menekankan bahwa dirinya rutin mengecek harga beras setiap hari.
“Cek saja di Pasar Johar Karawang apakah harga beras naik atau tidak karena setiap hari saya cek,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pemerintah membanjiri pasar tradisional dan ritel modern dengan beras Bulog atau beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hal ini bertujuan untuk menekan atau menurunkan harga beras.
Arief mengatakan bahwa harga gabah sudah mulai membaik dari sebelumnya berkisar antara Rp8.000-Rp8.600, saat ini rata-rata nasional Rp7.100. Harga gabah tersebut sangat mempengaruhi harga beras yang akan dijual di pasar.***