PR DEPOK - Pasangan Calon Wakil Presiden Nomor urut 3 Mahfud MD memberikan jawaban berkelas saat ditanya soal tawaran untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Mahfud MD mengatakan bahwa dia memiliki standar etika tersendiri jika ditawari untuk gabung ke kubu yang menjadi lawannya dalam kontestasi Pilpres 2024.
Mantan Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan itu menyebut bahwa pertanyaan soal bergabung atau tidaknya ke pemerintahan Prabowo-Gibran akan menimbulkan kontroversi. Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menjadi bintang tamu di sebuah podcast Close The Door milik Deddy Corbuzier.
Baca Juga: Tepis Isu Tinggalkan PDIP Usai Menang Pilpres 2024, Gibran: Bukan Meninggalkan, Tapi...
“Ini pertanyaan yang dijawab apapun menjadi kontroversial. Ketika orang mengatakan ok, jadi masalah, dimana letak standar etiknya. Kalau bilang tidak, kenapa kan gitu,” ucapnya seperti dikutip dari kanal Youtube Deddy Corbuzier.
Selanjutnya, Mahfud menegaskan bahwa akan menjawab pertanyaan kontroversial tersebut hanya kepada orang yang berwenang.
“Oleh sebab itu, saya tidak akan menjawab itu kecuali kepada pihak yang berwenang atau punya hak untuk menanyakan itu dan untuk mendapat jawaban itu,” tuturnya.
Baca Juga: 7 Bakso Mantul di Tulungagung, Kuah Kaldunya Soft Menu Minuman Banyak
Menurutnya, standar etik dalam berpolitik mengenai jabatan dalam pemerintahan harus diberikan kepada orang-orang yang mendukung.
“Orang berpolitik itu, jabatan-jabatan itu harus diberikan kepada teman-teman yang ikut. Kalau diberikan kepada lawannya untuk apa juga orang mendukung-dukung kan, gitu. Nah itu pikiran saya,” ucapnya.
Kemudian ia menceritakan soal standar etiknya saat ditawari jabatan Menkopolhukam saat periode pemerintahan pertama Jokowi. Ia menyebutkan tidak langsung menerima tawaran tersebut karena memiliki standar etik sendiri.
Baca Juga: Link Download Logo dan Twibbon Hari Jadi Kota Depok ke-25 Tahun 2024, Cocok Dipasang ke Spanduk
“Zaman Pak Jokowi yang pertama dulu saya Ketua Timnya Pak Prabowo, beberpa bulan sebelum kabinet terbentuk, saya dihubungi oleh Pak Luhut untuk menjadi Menkopolhukam saat itu pada periode pertama. Saya katakan Pak Luhut saya tidak bisa, secara etis kan,” tuturnya.
Mahfud Md selanjutnya mengatakan akan menerima tawaran tersebut dengan membuktikan terlebih dahulu bahwa sudah berkontribusi dalam pemerintahan Pak Jokowi dengan masuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Meskipun pada Pemilu 2014 Mahfud Md berada di pihak Prabowo dan tidak menentang Pak Jokowi, Ia menyebutkan bahwa dukungannya terhadap Prabowo merupakan pilihan politik Prabowo tersebut yang bersifat struktural mengingat dia adalah seorang Hakim yang berpegang pada struktur hukum.
Baca Juga: Rekomendasi 7 Sate Enak di Kota Semarang, Empuk nan Besar Legendaris
“Saya mendukung Pak Prabowo pada waktu itu karena Pak Prabowo berkomitmen waktu itu tahun 2014 itu pada struktur hukumnya. Nah, saya sependapat dengan itu. Pak Jokowi waktu itu Populisme, Populism lawan strukturalisme. Saya inikan Hakim, Hakim pasti struktural,” ujarnya.
Selanjutnya, Mahfud MD menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat saat disinggung Deddy Corbuzier soal masyarakat yang tidak keberatan jika dirinya bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Hal itu bisa dilihat dari video-video dan komentar-komentar yang beredar di media sosial selama kontestasi bahwa tidak ada masyarakat yang menyerangnya.
“Terima kasihlah kepada masyarakat, yang penting kita jaga negara ini, saya mengucapkan terima kasih,” katanya.***