PR DEPOK – Presiden Joko Widodo didesak untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut UU Cipta Kerja.
Desakan ini disampaikan oleh Presiden PKS, Ahmad Syaikhu yang mengatakan bahwa presiden harus mendengarkan aspirasi buruh dan masyarakat sipil mengingat sejumlah penolakan yang disuarakan berbagai pihak terkait UU Cipta Kerja.
“Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat. Terbitkan Perppu. Cabut UU Ciptaker, sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya,” ujar Syaikhu saat dimintai keterangan pada Selasa 6 Oktober 2020, dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Dalam pernyataannya, Presiden PKS yang baru saja dilantik itu menilai bahwa aksi unjuk rasa para buruh sangat beralasan.
Menurutnya, banyak kandungan UU Cipta Kerja secara materil maupun formil yang cacat dan merugikan masyarakat, terutama buruh dan pekerja.
Baca Juga: Laporan Relawan Jokowi Bersatu Ditolak, Najwa Shihab Ungkap Fakta Monolog Kursi Kosong Negara Lain
“Aksi buruh dan koalisi masyarakat sipil sangat bisa dipahami. UU Ciptaker berdampak buruk bukan hanya kepada buruh dan pekerja, tetapi juga berdampak buruk ke sektor lingkungan hidup dan kedaulatan ekonomi kita,” tutur Ahmad Syaikhu.
Ahmad Syaikhu juga menuturkan bahwa UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru saja disahkan ini mengandung substansi yang tidak adil bagi pekerja atau buruh Indonesia.
Ia menilai bahwa UU ini lebih memihak kepada kepentingan pemodal dan investor.
“Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan pengusaha-pekerja, upah dan pesangon,” ujarnya.
Dalam keterangan yang sama, Ahmad Syaikhu juga menganggap bahwa UU Cipta Kerja dihasilkan dengan cara yang tidak demokratis dan tidak transparan.
“UU ini lahir dari proses yang tidak demokratis dan tidak transparan! Sangat besar peluang terjadinya penyelewengan. Kami tegas menolak dari awal hingga saat pengesahan,” ujar Presiden PKS tersebut.
Baca Juga: Jawab Pernyataan Ahmad Dhani Soal Ada PKI di PDIP, Arteria Dahlan: Ya Jelas Ada, Kami Terbuka
Dengan pertimbangan cacatnya UU Cipta Kerja menurut Ahmad Syaikhu, pihaknya kemudian mendesak agar Joko Widodo dapat menerbitkan Perppu.
Ia berharap dengan Perppu, UU Cipta Kerja dapat dicabut, dan pemerintah dapat mengakomodir aspirasi buruh dan koalisi sipil masyarakat.
Sementara itu, UU Cipta Kerja secara resmi telah disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR, Jakarta. ***