PR DEPOK – Menanggapi pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menilai bahwa undang-undang tersebut dapat membebaskan negara dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Berdasarkan keterangan yang ia sampaikan dalam acara Ekspo Profesi Keuangan yang digelar secara virtual, Sri Mulyani menyebut Omnibus Law dapat memberikan regulasi yang sederhana dan efisien.
“Menjadi negara yang efisien, dan memiliki regulasi yang simple dan memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk bisa berusaha secara mudah,” tutur Sri Mulyani pada Senin, 12 Oktober 2020, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com. dari Antara.
Baca Juga: Sebabkan Angka Kemiskinan Kian Dalam, WHO Minta Pemimpin Dunia Tak Terapkan Lockdown
Tak hanya itu, Menkeu Sri Mulyani juga menyoroti perpajakan yang dimasukan sebagai salah satu klaster dalam Omnibus Law.
Menurutnya, Omnibus Law dapat memberikan insentif sehingga Indonesia mampu meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi.
“Karena kalau berbicara middle income trap, di situlah letaknya, efisiensi birokrasi, regulasi yang seharusnya disederhanakan,” ujarnya.
Menurut pemaparan Sri Mulyani, salah satu insentif perpajakan yang dimuat dalam UU Cipta Kerja adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen yang didapatkan dari dalam dan luar negeri.
Sebelumnya, Menteri Keuangan juga sempat menyebutkan perihal dividen yang berasal dari luar negeri oleh pemilik Indonesia, tak akan dikenakan pajak apabila ditanam dalam bentuk investasi ke dalam negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menepis kabar bahwa klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja muncul tiba-tiba.
Menurutnya masuknya perpajakan sebagai salah satu klaster telah melewati pembahasan pemerintah dan DPR, yakni komisi dan badan legislasi.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Putuskan Hengkang dari Demokrat, Ruhut: Dia Sudah Kembali ke Jalan yang Benar
Lebih lanjut, Menkeu juga menyebutkan bahwa sejumlah aturan dalam Omnibus Law Perpajakan telah lebih dulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penanganan sistem keuangan dampak Covid-19.
Sementara klaster perpajakan dalam Omnibus Law membahas aturan-aturan yang tidak terkandung dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.
Disampaikan oleh Menkeu Sri Mulyani, dimasukkannya aturan-aturan perpajakan dalam UU Cipta Kerja ini guna memberikan kemudahan dalam berinvestasi.***