PR DEPOK – Tenaga Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruangan (ATR), Iing R Sodikin mempertanyakan sikap penegak hukum yang tidak mencantumkan bukti utama pada kasus sengketa kepemilikan tanah di Cakung, Jakarta Timur.
Menurut Iing R Sodikin, bukti utama berupa hasil investigasi sengketa sangat penting karena dapat mengungkap adanya dugaan keterlibatan pejabat tinggi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Iing R Sodikin mengatakan bahwa polisi maupun kejaksaan malah menetapkan seorang juru ukur tanah di BPN, Prayoto sebagai tersangka.
Baca Juga: Segera Susun Pengurus Baru Golkar Sumut, Edy Rahmayadi: Saya Yakin Ijeck Kembalikan Kejayaan Partai
Untuk diiketahui, investigasi tersebut dilakukan oleh Kementerian ATR beberapa waktu lalu. Namun, hasil investigasi tersebut tidak pernah diminta sebagai bahan penyelidikan.
“Tapi, sampai saat ini pihak penegak hukum tidak pernah meminta hasil investigasi tersebut kepada kami,” kata Iing, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Iing mengaku yakin bahwa bukti tersebut bisa mengungkap pihak yang telah melakukan pelanggaran dalam kasus sengketa tanah yang dilaporkan oleh Abdul Halim dengan terlapornya yaitu Benny Simon Tabalujan.
Dia mengatakan bahwa kasus sengketa tanah itu sebelumnya pernah bergulir dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negeri DKI Jakarta dan Mahkamah Agung.
Baca Juga: Terbiasa dengan Gaya Hidup Kotor, Ilmuwan Sebut Jadi Orang India Kebal dengan Covid-19
Dalam putusan itu, dinyatakan SHGB milik keluarga Tabalujan dinyatakan sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum.
Iing yang sedianya diutus menjadi ahli dalam muka persidangan urun dilakukan, dengan alasan rencana penuntutan telah disusun oleh Jaksa.
Namun, kata dia, Majelis Hakim malah tidak bersedia mendengarkan kesaksian ahli yang dinilai akan mengungkap hal-hal yang bisa membuat terang perkara.
“Kami hanya bisa memberikan keterangan saja secara tertulis untuk bukti utama yang sedianya bisa membuat terang kasus ini mana yang benar dan mana yang salah,” kata Iing. ***