PR DEPOK – Baru-baru ini Kesetjenan DPR RI mengungkap rencana penerapan smartcard dan teknologi pindai wajah bagi setiap orang yang masuk kawasan Gedung DPR.
Menanggapi hal ini, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menjelaskan bahwa hal ini justru akan menambah buruk citra DPR di mata masyarakat.
Dalam keterangannya, Kamis 12 November 2020, Lucius Karus, mengatakan bahwa dengan menerapkan sistem teknologi seperti ini, masyarakat akan menilai DPR semakin menutup diri.
Baca Juga: Oknum TNI Simpatisan Habib Rizieq Ditahan, DPR: Terlalu Berlebihan, Panglima Harus Lebih Bijak
"Kerja pokok kedodoran, malah ngurus hal-hal tak penting seperti smartcard (dan scan wajah-red) ini. Kesekjenan ini memperburuk wajah DPR saja," ujar Lucius dalam keterangannya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Lebih lanjut, Lucius menuturkan, keputusan Sekjen DPR ini dapat memberi andil besar dalam memperburuk citra DPR di hadapan masyarakat.
"Sekjen DPR memberikan andil besar bagi buruknya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR," imbuhnnya.
Di sisi lain, Lucius menyarankan agar Sekjen DPR RI Indra Iskandar berfokus pada publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR dengan baik, jika ingin DPR kembali berwibawa di mata masyarakat.
Baca Juga: Ramai Dikunjungi Banyak Orang, Wagub DKI Jakarta Minta Habib Rizieq Atur Jadwal Kunjungan
“Laporan singkat yang dimuat di website itu belum konsisten. Padahal kerja yang sangat sederhana.”
“Anak SD disuruh ngetik laporan singkat juga bisa. Ngga perlu sebuah lembaga Kesekjenan (DPR) yang besar,” ujar Lucius.
“Berbagai dokumen lain termasuk apa yang dilakukan anggota, baik saat sidang maupun reses tak ada di website. Yang utama kan ini karena rakyat perlu tahu kerja wakil rakyat mereka,” tuturnya.
Dengan mempertimbangkan hal di atas, Lucius menilai bahwa penerapan smartcard dan scan wajah ini tidak lebih dari proyek ‘basah’ di tengah pandemi Covid-19. Ia menganggap bahwa proyek ini hanyalah demi menghabiskan anggaran yang berlimpah.
Baca Juga: Siap Damai dan Hidup Tanpa Kegaduhan, HRS Minta Pemerintah Bebaskan Ulama-Aktivis yang Ditahan
“Saya kira program smart card dan scan wajah ini lebih terlihat sebagai proyek basah di tengah pandemi.”
“Lembaga Kesekjenan DPR ini sebagai pengguna anggaran nampaknya punya anggaran berlimpah sehingga selalu mampu memikirkan proyek baru buat menghabiskannya,” ujar Lucius.
Di akhir keterangannya, Lucius menekankan bahwa Kesekjenan DPR seharusnya fokus pada pemberian dukungan terhadap tugas-tugas kedewanan. Ia menuturkan, dukungan dari kesekjenan dapat memicu kerja DPR yang lebih baik, sehingga mampu lebih dipercaya oleh masyarakat.***