Network
Sukamta mengatakan, otonomi khusus (otsus) sudah berjalan hampir 20 tahun di Papua, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut masih tertinggal dari daerah lain.
Baca Juga: Amandemen UU Dinas Militer Disahkan, Korsel Beri Pengecualian BTS Tunda Wamil hingga Usia 30 Tahun
Padahal, menurutnya sudah puluhan triliun rupiah anggaran yang disalurkan ke Papua.
Sukamta juga mengungkapkan, bahwa beberapa waktu lalu muncul pemberitaan terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak pada hilangnya hak ulayat warga Papua.
Hal itu menurut Sukamta, menunjukkan tanah Papua selama ini hanya menjadi lahan eksploitasi dengan kata lain, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia di tanah Papua.
Baca Juga: Sebut Pengepungan Rumah Mahfud MD Sinyal Ketidakadilan, Rocky Gerung: Supaya Presiden Tahu
Oleh sebab itu, dirinya meminta Pemerintah Indonesia untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.
"Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," ucap Sukamta.
Sukamta, yang juga merupakan politisi PKS itu mengatakan, saat ini yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan, itu penting namun soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.
Baca Juga: Diisukan Positif Terinfeksi Covid-19, Kapolri Idham Azis Angkat Bicara
