Network
Dalam artikel itu, The Economist juga menyoroti sejumlah pejabat lain yang melakukan hal yang sama di pemerintahan tingkat daerah.
The Economist menyebut bahwa para politisi di Indonesia berupaya untuk mendirikan politik dinasti keluarga.
“Putra dan menantu Jokowi bukan satu-satunya orang yang memiliki hubungan dengan istana kepresidenan yang terlibat dalam keributan (Pilkada). Putri wakil presiden, yang mencalonkan diri sebagai walikota Tangerang Selatan, bersaing dengan keponakan menteri pertahanan. Di Jawa Timur, putra sekretaris kabinet Jokowi yang berusia 28 tahun mencalonkan diri sebagai bupati,” tulis The Economist.
“Ini adalah pertama kalinya begitu banyak kerabat tokoh nasional yang mencalonkan diri dalam pemilihan lokal, menurut Yoes. Banyak dari tokoh nasional itu sendiri adalah dinasti,” tulis The Economist melanjutkan.
Disamping itu, The Economist menyebut bahwa Masyarakat Indonesia sangat kecewa dengan tumbuhnya politik dinasti keluarga.
Pada tahun 2015 DPR mengeluarkan undang-undang yang melarang kerabat petahana mencalonkan diri sebagai bupati, walikota atau gubernur.
Namun undang-undang tersebut dianggap tidak konstitusional oleh pengadilan dan dibatalkan pada tahun yang sama.
“Politisi terus berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dalam keluarga mereka. Seringkali karena peluang untuk menghasilkan uang yang datang dengan jabatan politik terlalu bagus untuk ditolak. Partai politik tidak berbuat banyak untuk mencegah nepotisme. Bagaimanapun, mereka digerakkan oleh kepribadian, bukan oleh kebijakan,” tulis The Economist mengutip pernyataan Ben Bland dari Lowy Institute, sebuah wadah pemikir di Australia.
Masih dalam artikel yang sama, menurutnya partai politik di Indonesia membutuhkan politisi dengan nama besar untuk memenangkan kontestasi politik, lebih baik kerabat tokoh politik daripada bukan siapa-siapa.***
